RMN, Tapanuli Selatan – Polda Sumatera Utara melalui personel Batalyon C Satuan Brimob terus melanjutkan aksi kemanusiaan dengan melakukan pembersihan rumah warga terdampak bencana alam di wilayah Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Jumat (23/1/2025).
Kegiatan tersebut dipusatkan di Desa Aek Ngadol dan Desa Huta Godang, dengan sasaran sedikitnya empat unit rumah warga yang terdampak material lumpur dan tanah longsor. Pembersihan lanjutan ini dilakukan sebagai upaya percepatan pemulihan lingkungan serta mendukung kembalinya aktivitas masyarakat pascabencana.
Pembersihan dilakukan secara bertahap dan terorganisir, meliputi pengangkatan lumpur dan pasir, perataan tanah di sekitar rumah, hingga pembuatan parit untuk mencegah genangan air dan dampak lanjutan. Personel Brimob dibagi dalam beberapa regu dengan dukungan peralatan manual seperti cangkul dan sekop, mesin air, hingga alat berat sorong.
Komandan Kompi 1 Penugasan Batalyon C, AKP Januar Fazhari, S.H., yang memimpin langsung kegiatan tersebut menegaskan bahwa kehadiran Brimob di tengah masyarakat merupakan bentuk nyata tanggung jawab dan kepedulian Polri terhadap warga yang terdampak bencana.
“Kami hadir untuk membantu meringankan beban masyarakat. Pembersihan rumah ini bukan sekadar pekerjaan fisik, tetapi juga wujud empati dan komitmen kami agar warga dapat kembali beraktivitas dengan aman dan nyaman,” ujar AKP Januar Fazhari.
Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Ferry Walintukan menyampaikan bahwa kegiatan kemanusiaan ini merupakan bagian dari komitmen Polda Sumut dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, khususnya pada saat terjadi bencana alam.
“Polda Sumut hadir tidak hanya dalam aspek keamanan, tetapi juga dalam misi kemanusiaan. Kami memastikan personel di lapangan terus bergerak membantu masyarakat terdampak hingga kondisi benar-benar pulih. Sinergi dan kepedulian seperti ini menjadi kekuatan utama dalam percepatan pemulihan pascabencana,” jelas Kombes Pol Ferry Walintukan.
Warga setempat menyambut positif dan mengapresiasi kehadiran personel Brimob yang secara konsisten membantu sejak pascabencana. Diharapkan, melalui kerja sama dan kepedulian semua pihak, proses pemulihan di wilayah Batang Toru dapat berjalan lebih cepat, aman, dan berkelanjutan.(*/S.Simanjuntak)
Sediakan Dapur Lapangan Hingga Bersihkan Rumah Warga, Polda Sumut Terus Hadir Pasca Bencana Batang Toru
RMN, Batang Toru – Pasca bencana alam tanah longsor dan banjir bandang yang melanda Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, kehadiran negara terus dirasakan oleh masyarakat.
Personel Batalyon C Pelopor Satuan Brimob Polda Sumatera Utara melalui Posko 1 Brimob Batalyon C Pelopor secara konsisten melaksanakan misi kemanusiaan sebagai bentuk kepedulian dan pengabdian kepada warga terdampak.
Hingga Jumat, 23 Januari 2026, personel Brimob Polda Sumut melaksanakan berbagai kegiatan kemanusiaan yang difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar serta pemulihan lingkungan pascabencana.
Salah satu upaya nyata yang dilakukan adalah pengoperasian dapur lapangan guna membantu penyediaan konsumsi bagi warga terdampak, sekaligus menjadi pusat kebersamaan dan penguat semangat gotong royong di lokasi bencana.
Selain itu, personel Brimob bersama unsur TNI bahu-membahu melakukan pembersihan sisa lumpur, material, dan puing bangunan di rumah warga. Pembersihan dilakukan di bagian samping rumah milik Bapak Kornel Simbolon dan dilanjutkan pada rumah Bapak Halomoan Manalu.
Sinergi TNI–Polri dalam kegiatan ini menjadi cerminan soliditas dan kekompakan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat yang tengah menghadapi musibah.
Hingga kegiatan berlangsung, progres pembersihan rumah Bapak Halomoan Manalu telah mencapai sekitar 65 persen, sementara pembersihan bagian samping rumah Bapak Kornel Simbolon mencapai sekitar 40 persen.
Seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan aman, tertib, dan lancar, serta mendapat sambutan hangat dari masyarakat yang merasa terbantu atas kehadiran personel Brimob di tengah proses pemulihan.
Kegiatan kemanusiaan ini dipimpin langsung oleh Danton I Kompi 2/C Satuan Brimob Polda Sumut, IPTU Erwinsyah Putra Siregar, S.H., yang terus memastikan seluruh personel bekerja dengan penuh dedikasi, disiplin, dan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan.
Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Ferry Walintukan menegaskan bahwa Polri akan terus hadir mendampingi masyarakat, tidak hanya dalam aspek keamanan, tetapi juga dalam misi kemanusiaan, khususnya pada saat bencana.
“Polda Sumatera Utara memastikan kehadiran personel di lapangan untuk membantu masyarakat terdampak bencana hingga kondisi benar-benar pulih. Sinergi TNI–Polri dan kepedulian seluruh pihak menjadi kunci percepatan pemulihan serta wujud nyata kehadiran negara di tengah masyarakat,” ujar Kombes Pol Ferry Walintukan.
Melalui aksi nyata ini, Polda Sumatera Utara menegaskan komitmennya untuk senantiasa hadir sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, khususnya dalam situasi darurat dan pascabencana, sejalan dengan semangat “Brimob Presisi untuk Masyarakat.”(*/S.Simanjuntak)
Personel Batalyon C Pelopor Satuan Brimob Polda Sumatera Utara melalui Posko 1 Brimob Batalyon C Pelopor secara konsisten melaksanakan misi kemanusiaan sebagai bentuk kepedulian dan pengabdian kepada warga terdampak.
Hingga Jumat, 23 Januari 2026, personel Brimob Polda Sumut melaksanakan berbagai kegiatan kemanusiaan yang difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar serta pemulihan lingkungan pascabencana.
Salah satu upaya nyata yang dilakukan adalah pengoperasian dapur lapangan guna membantu penyediaan konsumsi bagi warga terdampak, sekaligus menjadi pusat kebersamaan dan penguat semangat gotong royong di lokasi bencana.
Selain itu, personel Brimob bersama unsur TNI bahu-membahu melakukan pembersihan sisa lumpur, material, dan puing bangunan di rumah warga. Pembersihan dilakukan di bagian samping rumah milik Bapak Kornel Simbolon dan dilanjutkan pada rumah Bapak Halomoan Manalu.
Sinergi TNI–Polri dalam kegiatan ini menjadi cerminan soliditas dan kekompakan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat yang tengah menghadapi musibah.
Hingga kegiatan berlangsung, progres pembersihan rumah Bapak Halomoan Manalu telah mencapai sekitar 65 persen, sementara pembersihan bagian samping rumah Bapak Kornel Simbolon mencapai sekitar 40 persen.
Seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan aman, tertib, dan lancar, serta mendapat sambutan hangat dari masyarakat yang merasa terbantu atas kehadiran personel Brimob di tengah proses pemulihan.
Kegiatan kemanusiaan ini dipimpin langsung oleh Danton I Kompi 2/C Satuan Brimob Polda Sumut, IPTU Erwinsyah Putra Siregar, S.H., yang terus memastikan seluruh personel bekerja dengan penuh dedikasi, disiplin, dan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan.
Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Ferry Walintukan menegaskan bahwa Polri akan terus hadir mendampingi masyarakat, tidak hanya dalam aspek keamanan, tetapi juga dalam misi kemanusiaan, khususnya pada saat bencana.
“Polda Sumatera Utara memastikan kehadiran personel di lapangan untuk membantu masyarakat terdampak bencana hingga kondisi benar-benar pulih. Sinergi TNI–Polri dan kepedulian seluruh pihak menjadi kunci percepatan pemulihan serta wujud nyata kehadiran negara di tengah masyarakat,” ujar Kombes Pol Ferry Walintukan.
Melalui aksi nyata ini, Polda Sumatera Utara menegaskan komitmennya untuk senantiasa hadir sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, khususnya dalam situasi darurat dan pascabencana, sejalan dengan semangat “Brimob Presisi untuk Masyarakat.”(*/S.Simanjuntak)
Dari Lahan Kosong ke Hunian Layak, Polda Sumut Percepat Rumah Warga Terdampak Bencana di Sipirok
RMN, Tapsel – Polda Sumatera Utara melalui Satuan Brimob terus berperan aktif dalam percepatan pemulihan pascabencana alam di wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan.
Hingga Jumat (23/1/2026), personel Brimob melaksanakan kegiatan percepatan pembangunan rumah kopel hunian sementara (Huntara) sekaligus melakukan pengecekan lahan hunian tetap (Huntap) di Kecamatan Sipirok.
Kegiatan dipusatkan di Posko Brimob Desa Aek Latong, Kecamatan Sipirok, dan dipimpin langsung oleh Wadanyon C Sat Brimob Polda Sumut AKBP Sarijo, S.Pd., M.H. Fokus utama kegiatan ini adalah memastikan pembangunan Huntara berjalan sesuai rencana serta kesiapan lahan yang akan digunakan untuk pembangunan Huntap bagi warga terdampak bencana.
Pembangunan Huntara saat ini telah memasuki tahap awal dengan progres empat unit rumah kopel yang sedang dikerjakan di atas lahan seluas kurang lebih dua hektare. Sementara itu, lahan Huntap yang berlokasi berdekatan dengan area Huntara masih dalam proses pemerataan tanah menggunakan satu unit alat berat jenis dozer, sebagai bagian dari persiapan pembangunan hunian permanen.
AKBP Sarijo menjelaskan bahwa keterlibatan Brimob bersama TNI tidak hanya bertujuan mempercepat proses fisik pembangunan, tetapi juga memastikan seluruh tahapan berjalan aman, tertata, dan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Kami berupaya hadir sejak tahap awal, mulai dari penyiapan lahan hingga pembangunan hunian. Ini adalah bagian dari komitmen kami untuk membantu masyarakat terdampak bencana agar segera memiliki tempat tinggal yang layak dan aman,” ujar AKBP Sarijo.
Menurutnya, sinergi lintas sektor sangat penting agar proses transisi dari masa darurat menuju pemulihan dapat berjalan lebih cepat dan berkelanjutan. Keberadaan Huntara diharapkan mampu menjadi solusi sementara yang nyaman, sembari menunggu rampungnya pembangunan Huntap sebagai hunian jangka panjang.(*/S.Simanjuntak)
Hingga Jumat (23/1/2026), personel Brimob melaksanakan kegiatan percepatan pembangunan rumah kopel hunian sementara (Huntara) sekaligus melakukan pengecekan lahan hunian tetap (Huntap) di Kecamatan Sipirok.
Kegiatan dipusatkan di Posko Brimob Desa Aek Latong, Kecamatan Sipirok, dan dipimpin langsung oleh Wadanyon C Sat Brimob Polda Sumut AKBP Sarijo, S.Pd., M.H. Fokus utama kegiatan ini adalah memastikan pembangunan Huntara berjalan sesuai rencana serta kesiapan lahan yang akan digunakan untuk pembangunan Huntap bagi warga terdampak bencana.
Pembangunan Huntara saat ini telah memasuki tahap awal dengan progres empat unit rumah kopel yang sedang dikerjakan di atas lahan seluas kurang lebih dua hektare. Sementara itu, lahan Huntap yang berlokasi berdekatan dengan area Huntara masih dalam proses pemerataan tanah menggunakan satu unit alat berat jenis dozer, sebagai bagian dari persiapan pembangunan hunian permanen.
AKBP Sarijo menjelaskan bahwa keterlibatan Brimob bersama TNI tidak hanya bertujuan mempercepat proses fisik pembangunan, tetapi juga memastikan seluruh tahapan berjalan aman, tertata, dan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Kami berupaya hadir sejak tahap awal, mulai dari penyiapan lahan hingga pembangunan hunian. Ini adalah bagian dari komitmen kami untuk membantu masyarakat terdampak bencana agar segera memiliki tempat tinggal yang layak dan aman,” ujar AKBP Sarijo.
Menurutnya, sinergi lintas sektor sangat penting agar proses transisi dari masa darurat menuju pemulihan dapat berjalan lebih cepat dan berkelanjutan. Keberadaan Huntara diharapkan mampu menjadi solusi sementara yang nyaman, sembari menunggu rampungnya pembangunan Huntap sebagai hunian jangka panjang.(*/S.Simanjuntak)
Kunjungan Kapolres Binjai ke Rumdin Bupati Langkat Dan Kantor Ketua DPRD
RMN, Binjai – Kapolres Binjai melaksanakan kegiatan silaturahmi dan koordinasi dengan Bupati Langkat serta Ketua DPRD Kabupaten Langkat sebagai upaya memperkuat sinergi lintas wilayah dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.
Pertemuan ini dilaksanakan mengingat terdapat dua kecamatan di wilayah Kabupaten Langkat yang secara administratif berada di bawah pemerintahan Kabupaten Langkat, namun secara wilayah hukum masuk dalam yurisdiksi Polres Binjai. Oleh karena itu, diperlukan komunikasi dan koordinasi yang intensif antara Pemerintah Kabupaten Langkat, DPRD Kabupaten Langkat, dan Polres Binjai guna memastikan pelayanan keamanan kepada masyarakat berjalan optimal dan tidak menimbulkan kendala di lapangan.
Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Binjai menyampaikan komitmen Polres Binjai untuk terus memberikan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat di wilayah hukum Polres Binjai, termasuk di dua kecamatan Kabupaten Langkat tersebut. Kapolres juga berharap dukungan dari Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Langkat dalam menjaga situasi kamtibmas yang aman dan kondusif.
Bupati Langkat dan Ketua DPRD Langkat menyambut baik silaturahmi dan koordinasi tersebut serta menyatakan kesiapan untuk terus bersinergi dengan Polres Binjai. Keduanya menegaskan pentingnya kerja sama antarinstansi demi kepentingan masyarakat, khususnya dalam hal keamanan, ketertiban, dan pembangunan daerah.
Kegiatan silaturahmi dan koordinasi ini berlangsung dalam suasana penuh keakraban dan diharapkan dapat memperkuat hubungan kelembagaan serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas di wilayah perbatasan administratif dan hukum.(*/S.Simanjuntak)
Pertemuan ini dilaksanakan mengingat terdapat dua kecamatan di wilayah Kabupaten Langkat yang secara administratif berada di bawah pemerintahan Kabupaten Langkat, namun secara wilayah hukum masuk dalam yurisdiksi Polres Binjai. Oleh karena itu, diperlukan komunikasi dan koordinasi yang intensif antara Pemerintah Kabupaten Langkat, DPRD Kabupaten Langkat, dan Polres Binjai guna memastikan pelayanan keamanan kepada masyarakat berjalan optimal dan tidak menimbulkan kendala di lapangan.
Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Binjai menyampaikan komitmen Polres Binjai untuk terus memberikan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat di wilayah hukum Polres Binjai, termasuk di dua kecamatan Kabupaten Langkat tersebut. Kapolres juga berharap dukungan dari Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Langkat dalam menjaga situasi kamtibmas yang aman dan kondusif.
Bupati Langkat dan Ketua DPRD Langkat menyambut baik silaturahmi dan koordinasi tersebut serta menyatakan kesiapan untuk terus bersinergi dengan Polres Binjai. Keduanya menegaskan pentingnya kerja sama antarinstansi demi kepentingan masyarakat, khususnya dalam hal keamanan, ketertiban, dan pembangunan daerah.
Kegiatan silaturahmi dan koordinasi ini berlangsung dalam suasana penuh keakraban dan diharapkan dapat memperkuat hubungan kelembagaan serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas di wilayah perbatasan administratif dan hukum.(*/S.Simanjuntak)
Silaturahmi Kapolres Binjai Dengan Ketua MUI Kota Binjai
RMN, Binjai – Kapolres bersama Pejabat Utama Polres Binjai melaksanakan kunjungan silaturahmi ke Rumah Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Binjai dan disambut langsung oleh Ketua MUI Kota Binjai dan pengurusnya. Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban sebagai wujud sinergi antara kepolisian dan tokoh agama.
Dalam pertemuan tersebut, Kapolres Binjai menyampaikan maraknya isu” tentang intoleransi beragama di indonesia dapat berdampak pada perpecahan dan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk itu, pentingnya peran ulama dan tokoh agama dalam menjaga kondusivitas kamtibmas serta memperkuat persatuan dan toleransi di tengah masyarakat khususnya kota Binjai. Kapolres juga mengajak Ketua MUI dan jajarannya untuk terus berkomunikasi, berkoordinasi dan berkolaborasi dalam memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat terkait moderasi beragama, pencegahan paham radikal, serta menjaga kerukunan umat beragama.
Ketua MUI Kota Binjai menyambut baik kunjungan tersebut dan menyatakan komitmennya untuk mendukung upaya Polres Binjai dalam menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang aman, damai, dan kondusif. Ia juga berharap komunikasi dan kerja sama yang telah terjalin ini dapat terus ditingkatkan demi kemaslahatan masyarakat Kota Binjai.
Pertemuan diakhiri dengan sesi diskusi dan foto bersama sebagai simbol sinergitas antara Polres Binjai dan MUI Kota Binjai.(*/S.Simanjuntak)
Dalam pertemuan tersebut, Kapolres Binjai menyampaikan maraknya isu” tentang intoleransi beragama di indonesia dapat berdampak pada perpecahan dan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk itu, pentingnya peran ulama dan tokoh agama dalam menjaga kondusivitas kamtibmas serta memperkuat persatuan dan toleransi di tengah masyarakat khususnya kota Binjai. Kapolres juga mengajak Ketua MUI dan jajarannya untuk terus berkomunikasi, berkoordinasi dan berkolaborasi dalam memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat terkait moderasi beragama, pencegahan paham radikal, serta menjaga kerukunan umat beragama.
Ketua MUI Kota Binjai menyambut baik kunjungan tersebut dan menyatakan komitmennya untuk mendukung upaya Polres Binjai dalam menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang aman, damai, dan kondusif. Ia juga berharap komunikasi dan kerja sama yang telah terjalin ini dapat terus ditingkatkan demi kemaslahatan masyarakat Kota Binjai.
Pertemuan diakhiri dengan sesi diskusi dan foto bersama sebagai simbol sinergitas antara Polres Binjai dan MUI Kota Binjai.(*/S.Simanjuntak)
Oknum Pejabat BHPT Diduga Fasilitasi Napi Narkoba Hingga Pemerasan, DPN PMMP Akan Gelar Unjukrasa
RMN, Medan – Dugaan perlakuan istimewa terhadap narapidana kasus narkoba 26 Kg, Reda Ridki Alias Sa’id oleh oknum pejabat Bantuan Hukum dan Penyuluhan Tahanan (BHPT) inisial AK di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Labuhan Deli menuai kecaman keras dari Pemuda Mahasiswa Merah Putih (PMMP) sumut. Syahran Camil, selaku Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjend) menegaskan bahwa kasus ini tidak bisa dipandang sebagai pelanggaran individual semata, melainkan sinyal kuat adanya pembiaran sistemik di tubuh pemasyarakatan.
Menurutnya, dugaan bebasnya narapidana narkoba menggunakan fasilitas, praktik intimidasi, hingga pemerasan terhadap warga binaan menunjukkan kegagalan serius dalam pengawasan rutan. Ia menilai, apabila seorang terpidana narkoba berat masih mampu mengendalikan situasi dari balik jeruji besi, dan difasilitasi oleh oknum pejabat rutan maka yang dipertaruhkan bukan hanya tata kelola rutan, tetapi martabat negara dan wibawa hukum.
“Kalau narapidana narkoba 26 Kg dan begitu beratnya hukuman masih bisa berkuasa di dalam rutan, dan difasilitasi oleh oknum pejabat rutan, itu bukan sekadar kelalaian petugas. Ini indikasi kuat bahwa sistemnya dilegalkan atau dibiarkan. Menteri Hukum dan HAM harus turun tangan dan memeriksa seluruh jajaran pejabat rutan Kelas I Labuhan Deli secara menyeluruh, terkhusus Oknum pejabat BHPT inisial AK ” tegas Syahran dalam keterangannya, Kamis (22/01).
Syahran menekankan bahwa penjara seharusnya menjadi ruang pembinaan, bukan tempat yang justru memberi rasa aman dan kenyamanan bagi pelaku kejahatan kerah putih.
Ia menilai wajar jika setelah keluar dari rutan, sebagian warga binaan tidak takut mengulangi tindakan kriminal, karena selama menjalani hukuman justru merasakan fasilitas dan perlakuan istimewa.
“Jangan heran jika kejahatan terus berulang dan bahkan bersumber dari mantan warga binaan. Kalau di dalam rutan saja pelanggaran dilegalkan oleh kepala rutan atau jajarannya, maka efek jera itu tidak pernah ada,” ujarnya.
Sejalan dengan sikap DPN PMMP, Syahran juga menilai bahwa dugaan praktik tersebut memperkuat persepsi publik tentang ketimpangan hukum di Indonesia—tajam ke bawah, namun tumpul ke atas. Ketika narapidana narkoba diperlakukan istimewa, keadilan substantif dinilai sedang dikhianati.
Ketika hukum bisa dibeli bahkan dari balik jeruji, maka negara sedang kalah di ruang yang seharusnya paling steril dari kekuasaan dan uang,” katanya.
Atas dasar itu, DPN PMMP mendesak Menteri Hukum dan HAM RI serta Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk melakukan investigasi menyeluruh, transparan, dan independen terhadap oknum pejabat BHPT Inisial AK, Syahran juga menegaskan bahwa pencopotan oknum pejabat BHPT inisial AK menjadi langkah minimal yang harus segera diambil jika dugaan tersebut terbukti.
“Bukan hanya Pejabat BHPT, seluruh jajaran yang terlibat atau melakukan pembiaran harus diperiksa dan dicopot. Ini penting untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi pemasyarakatan,” tegasnya.
Syahran menambahkan, PMMP akan terus mengawal kasus ini dan tidak menutup kemungkinan mendorong konsolidasi gerakan aksi besar-besaran di rutan kelas I Labuhan Deli dan Kanwil Ditjendpas Sumut apabila tuntutan penegakan hukum yang adil tidak segera direalisasikan oleh pemerintah.
“Pastinya kita akan kawal persoalan ini, dan melaksanakan aksi besar-besaran apabila tuntutan ini tidak diakomodir,” tutupnya mengakhiri.(*/A.Halim)
Menurutnya, dugaan bebasnya narapidana narkoba menggunakan fasilitas, praktik intimidasi, hingga pemerasan terhadap warga binaan menunjukkan kegagalan serius dalam pengawasan rutan. Ia menilai, apabila seorang terpidana narkoba berat masih mampu mengendalikan situasi dari balik jeruji besi, dan difasilitasi oleh oknum pejabat rutan maka yang dipertaruhkan bukan hanya tata kelola rutan, tetapi martabat negara dan wibawa hukum.
“Kalau narapidana narkoba 26 Kg dan begitu beratnya hukuman masih bisa berkuasa di dalam rutan, dan difasilitasi oleh oknum pejabat rutan, itu bukan sekadar kelalaian petugas. Ini indikasi kuat bahwa sistemnya dilegalkan atau dibiarkan. Menteri Hukum dan HAM harus turun tangan dan memeriksa seluruh jajaran pejabat rutan Kelas I Labuhan Deli secara menyeluruh, terkhusus Oknum pejabat BHPT inisial AK ” tegas Syahran dalam keterangannya, Kamis (22/01).
Syahran menekankan bahwa penjara seharusnya menjadi ruang pembinaan, bukan tempat yang justru memberi rasa aman dan kenyamanan bagi pelaku kejahatan kerah putih.
Ia menilai wajar jika setelah keluar dari rutan, sebagian warga binaan tidak takut mengulangi tindakan kriminal, karena selama menjalani hukuman justru merasakan fasilitas dan perlakuan istimewa.
“Jangan heran jika kejahatan terus berulang dan bahkan bersumber dari mantan warga binaan. Kalau di dalam rutan saja pelanggaran dilegalkan oleh kepala rutan atau jajarannya, maka efek jera itu tidak pernah ada,” ujarnya.
Sejalan dengan sikap DPN PMMP, Syahran juga menilai bahwa dugaan praktik tersebut memperkuat persepsi publik tentang ketimpangan hukum di Indonesia—tajam ke bawah, namun tumpul ke atas. Ketika narapidana narkoba diperlakukan istimewa, keadilan substantif dinilai sedang dikhianati.
Ketika hukum bisa dibeli bahkan dari balik jeruji, maka negara sedang kalah di ruang yang seharusnya paling steril dari kekuasaan dan uang,” katanya.
Atas dasar itu, DPN PMMP mendesak Menteri Hukum dan HAM RI serta Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk melakukan investigasi menyeluruh, transparan, dan independen terhadap oknum pejabat BHPT Inisial AK, Syahran juga menegaskan bahwa pencopotan oknum pejabat BHPT inisial AK menjadi langkah minimal yang harus segera diambil jika dugaan tersebut terbukti.
“Bukan hanya Pejabat BHPT, seluruh jajaran yang terlibat atau melakukan pembiaran harus diperiksa dan dicopot. Ini penting untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi pemasyarakatan,” tegasnya.
Syahran menambahkan, PMMP akan terus mengawal kasus ini dan tidak menutup kemungkinan mendorong konsolidasi gerakan aksi besar-besaran di rutan kelas I Labuhan Deli dan Kanwil Ditjendpas Sumut apabila tuntutan penegakan hukum yang adil tidak segera direalisasikan oleh pemerintah.
“Pastinya kita akan kawal persoalan ini, dan melaksanakan aksi besar-besaran apabila tuntutan ini tidak diakomodir,” tutupnya mengakhiri.(*/A.Halim)
Polsek Siantar Barat Dampingi PD PHJ Sosialisasi Cara Pembayaran Distribusi Melalui QRIS
RMN, Siantar – Polsek Siantar Barat Polres Pematangsiantar melalui Kasub Sektor Pasar Horas Aiptu Edi Syahputra SH melaksanakan monitoring dan pendampingan pelaksanaan sosialisasi cara pembayaran distribusi melalui QRIS kepada para pedagang Eks Gedung IV, Jalan Merdeka Kelurahan Dwikora Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar, pada hari Rabu 21 Januari 2026 siang sekira pukul 12:00 Wib.
Kapolsek Siantar Barat IPTU Raja Kaya Haloho SH. MH mengatakan sosialisasi tersebut dilaksanakan pihak Perusahan Daerah Pasr Horas Jaya (PD PHJ) dan pembayaran distribusi melalui QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) Bank Mandiri.
Pada kesempatan itu juga Kasub Sektor Pasar Horas Aiptu Edi Syahputra SH bersama Tim Trantib PD PHJ melaksanakan patroli jalan kaki dalam rangka mencegah gangguan kamtibmas seperti tindak pidana Pencurian dengan kekerasan (Curas), Pencurian dengan pemberatan (Curat) dan Pencurian kendaraan bermotor (Curanmor) serta premanisme diseputaran Pasar Horas.
“Selama kegiatan pendampingan sosialiasi dan patroli jalan kaki di Pasar Horas berjalan lancar, situasi kamtibmas aman dan kondusif,” Pungkas IPTU Raja.(*/Rudi)
Kapolsek Siantar Barat IPTU Raja Kaya Haloho SH. MH mengatakan sosialisasi tersebut dilaksanakan pihak Perusahan Daerah Pasr Horas Jaya (PD PHJ) dan pembayaran distribusi melalui QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) Bank Mandiri.
Pada kesempatan itu juga Kasub Sektor Pasar Horas Aiptu Edi Syahputra SH bersama Tim Trantib PD PHJ melaksanakan patroli jalan kaki dalam rangka mencegah gangguan kamtibmas seperti tindak pidana Pencurian dengan kekerasan (Curas), Pencurian dengan pemberatan (Curat) dan Pencurian kendaraan bermotor (Curanmor) serta premanisme diseputaran Pasar Horas.
“Selama kegiatan pendampingan sosialiasi dan patroli jalan kaki di Pasar Horas berjalan lancar, situasi kamtibmas aman dan kondusif,” Pungkas IPTU Raja.(*/Rudi)