RMN, Tapanuli Selatan – Ditengah pelaksanaan tugas kemanusiaan membantu masyarakat terdampak bencana, personel Batalyon C Pelopor Satuan Brimob Polda Sumatera Utara tetap melaksanakan Upacara dan Syukuran Kenaikan Pangkat Terhitung Mulai Tanggal (TMT) Januari 2026.

Kegiatan tersebut digelar secara sederhana dan khidmat pada Sabtu sore, 3 Januari 2026, bertempat di Posko Brimob Desa Garoga, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan.

Pelaksanaan upacara di lokasi posko bencana ini mencerminkan komitmen dan konsistensi pengabdian personel Brimob, yang tidak hanya fokus pada tugas operasional penanganan bencana, tetapi juga tetap menjaga nilai-nilai disiplin, loyalitas, serta pembinaan internal satuan.

Upacara dipimpin langsung oleh Komandan Batalyon C Pelopor Sat Brimob Polda Sumut, Kompol Zaenal Muhlisin, selaku inspektur upacara sekaligus memimpin prosesi syukuran.

Kenaikan pangkat bagi personel Brimob di tengah situasi tugas kemanusiaan memiliki makna tersendiri. Momentum ini menjadi pengingat bahwa setiap pencapaian dalam karier kepolisian lahir dari dedikasi, pengorbanan, dan kesiapsiagaan anggota dalam melaksanakan tugas negara, termasuk saat berada di wilayah terdampak bencana.

Dalam amanatnya, Kompol Zaenal Muhlisin menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh personel yang menerima kenaikan pangkat. Ia menegaskan bahwa kenaikan pangkat bukan sekadar penghargaan institusi, melainkan amanah dan tanggung jawab yang harus diwujudkan melalui kinerja nyata di lapangan, khususnya dalam membantu masyarakat yang sedang menghadapi musibah.

“Kenaikan pangkat ini harus menjadi motivasi untuk semakin meningkatkan profesionalisme, disiplin, dan kepedulian sosial. Di tengah tugas kemanusiaan yang sedang kita jalani, kehadiran Brimob harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Kompol Zaenal Muhlisin.

Upacara dan syukuran yang dilaksanakan secara sederhana tersebut juga dihadiri unsur TNI, di antaranya personel dari Batalyon Marinir dan Batalyon TP. Kehadiran lintas satuan ini menegaskan kuatnya sinergitas TNI–Polri dalam pelaksanaan tugas kemanusiaan dan pengamanan wilayah, khususnya di daerah yang terdampak bencana di Sumatera Utara.

Melalui momentum kenaikan pangkat ini, diharapkan seluruh personel Batalyon C Pelopor Sat Brimob Polda Sumut semakin terpacu untuk terus mengabdi dengan tulus, responsif, dan humanis, sejalan dengan semangat Polri Presisi dalam melayani dan melindungi masyarakat, terutama pada saat-saat sulit akibat bencana.(*/S.Simanjuntak)

RMN, Siantar – Polsek Siantar Utara Polres Pematangsiantar melalui Bhabinkamtibmas Kelurahan Baru Aipda Yudi Patra sambangi lahan warga binaan Bapak Manurung di Jalan Haranggaol Kelurahan Bah Kapul Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar, pada hari Senin 5 Januari 2026 pagi sekira pukul 09:25 Wib.

Kapolsek Siantar Utara AKP Jahrona Sinaga SH mengatakan kegiatan sambang tersebut dalam rangka Polres Pematangsiantar dan Polseķ Sianțar Utara mendukung Program Ketahanan Pangan (Ketapang) sebagaimana Asta Cita Bapak Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden.

Dalam kegiatan sambang tersebut Bhabinkamtibmas monitoring lahan Bapak Manurung baru saja selesai di traktor dan ditanam bibit jagung bantuan dari Polres Pematangsiantar.

Kepada masyarakat untuk menggunakan lahan pertanian untuk di manfaatkan lahan yang kosong bisa bermanfaat. Dalam program kegiatan tersebut dapat berguna. “Selama kegiatan sambang tersebut berjalan aman dan lancar,” AKP Jahrona.(*/Rudi)

RMN, Siantar – Respon laporan masyarakat di Call Center `110, Polres Pematangsiantar melalui personil piket Polsek Siantar Marihat adanya Keributan Pasutri sampai kaca rumah pecah bertempat Jalan Bah kora II Kel. Marihat Jaya Kec. Siantar Marimbun Kota Pematang Siantar , Sabtu 03 Januari 2026.

Kapolres Pematangsiantar AKBP Sah Udur T.M. Sitinjak SH. SIK. MH melalui PS. Kasi Humas IPTU Agustina Triyadewi mengatakan awalnya Operator Call Center 110 Polres Pematangsiantar menerima laporan dari Maya Sidabutar
bahwa adanya Pasutri Ribut Ribut

Selanjutnya Operator Call Center 110 meneruskan laporan masyarakat tersebut ke piket Polsek Siantar Marihat Setiba di TKP Personil Polsek Siantar Marihat melihat kaca rumah sudah berserakan di teras rumah

Kemudian Personil Marihat Telah memediasi Pasangan Suami istri Tersebut dan tidak mengulangi nya lagi dan memastikan kejadian tersebut tidak berkelanjutan.” Pungkas IPTU Agustina.(*/Rudi)

RMN, Siantar – Respon laporan masyarakat di Call Center `110, Polres Pematangsiantar melalui personil piket Polsek Siantar utara adanya seorang perempuan gelandangan An HS yang kurang sehat dan tak mau makan di dekat kiosnya bertempat di Jalan Musyawarah Kel. Sukadame Kec. Siantar Utara Kota Pematang Siantar Jumat 02 Januari 2026

Kapolres Pematangsiantar AKBP Sah Udur T.M. Sitinjak SH. SIK. MH melalui PS. Kasi Humas IPTU Agustina Triyadewi mengatakan awalnya Operator Call Center 110 Polres Pematangsiantar menerima laporan dari SAMSIAH
bahwa adanya gelandangan tidak mau makan yang dekat kiosnya

Selanjutnya Operator Call Center 110 meneruskan laporan masyarakat tersebut ke piket Polsek Siantar utara Setiba di TKP/titik acuan Pelapor Personil Polsek Siantar Utara bertemu dengan pelapor dan menceritakan bahwa ada seorang gelandangan yang sudah hampir setahun tinggal di kios kosong dekat kios pelapor, yang hari ini tidak mau makan, jadi pelapor khawatir ke depannya gelandangan tersebut sakit serta meninggal dunia.

Kemudian Personil melihat seorang gelandangan yang mengaku bernama HS, pr, Jalan Siborong borong Kab. Humbang Hasundutan dengan posisi duduk, namun masih bisa berkomunikasi ketika ditanya.

Kemudian Polsek Siantar Utara akan berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kota Pematangsiantar, agar gelandangan tersebut dapat diamankan untuk perawatan selanjutnya, serta menyarakan kepada pelapor agar menghubungi keluarga gelandangan tersebut, manakala gelandangan tersebut memberitahu kepada pelapor dimana keluarganya dan menghubungi Polsek Siantar Utara.” Pungkas IPTU Agustina.(*/Rudi)

RMN, Medan – Praktik korupsi kembali menampar wajah penegakan hukum dan integritas lembaga keuangan negara. Dugaan penyalahgunaan wewenang dan pemufakatan jahat dalam penyaluran pembiayaan senilai Rp32,4 miliar oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) kepada Koperasi Karyawan Setuju PT Asam Jawa periode 2016–2018 menguat dan menyisakan tanda tanya besar.

Skema pembiayaan yang seharusnya mengedepankan prinsip kehati-hatian (prudential banking) justru diduga sarat kejanggalan dan praktik melawan hukum. Akibatnya, negara diperkirakan mengalami kerugian keuangan hingga Rp17,8 miliar. Fakta ini menegaskan bahwa korupsi bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan kejahatan serius yang secara langsung merampas hak kesejahteraan rakyat.

Lebih mengkhawatirkan, dugaan kasus ini disebut-sebut melibatkan seorang petinggi BSI yang sebelumnya menjabat sebagai Manager Area Medan Ahmad Yani BSM periode 2015–2018. Jika benar, maka kasus ini bukan hanya soal kelalaian, melainkan indikasi kuat adanya rekayasa persetujuan pembiayaan ilegal yang diduga digerakkan oleh kepentingan kelompok tertentu.

Penyaluran dana publik melalui lembaga keuangan milik negara seharusnya menjadi instrumen pembangunan, bukan ladang bancakan elite. Ketika pejabat menyalahgunakan kewenangan, dampaknya bukan hanya pada neraca keuangan, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan institusi negara.

Dalam konteks ini, Pengurus Besar Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi (PB ALAMP AKSI) angkat suara dan menilai aparat penegak hukum tidak boleh ragu, apalagi tebang pilih. PB ALAMP AKSI secara tegas menyampaikan tuntutan mendesak Polda Sumatera Utara dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk segera mengusut tuntas dugaan penyalahgunaan wewenang dan pemufakatan jahat dalam pembiayaan tersebut.

Mendesak pemanggilan dan pemeriksaan Pimpinan BSI Region Medan, guna membuka secara terang benderang proses dan mekanisme persetujuan pembiayaan.
Mendesak pemeriksaan seluruh oknum yang diduga terlibat, tanpa kecuali, demi menjamin supremasi hukum berjalan tanpa pandang bulu. Penegakan hukum yang setengah hati hanya akan melanggengkan korupsi sebagai budaya kekuasaan. Publik menunggu keberanian aparat untuk membuktikan bahwa hukum masih menjadi panglima tertinggi, bukan alat kompromi kepentingan.

Jika kasus ini dibiarkan mengendap, maka pesan yang sampai ke masyarakat sangat jelas, korupsi aman selama dilakukan oleh mereka yang punya jabatan dan kuasa. Dan itu adalah kemunduran serius bagi demokrasi dan keadilan sosial.(*/Red)