RMN, Tapteng – Satuan Brimob Polda Sumatera Utara terus menunjukkan komitmennya dalam penanganan bencana alam di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah. Personel SAR Batalyon A melaksanakan dua kegiatan kemanusiaan secara paralel, yakni evakuasi korban bencana alam serta penyediaan fasilitas air bersih bagi masyarakat terdampak, Pada Senin (26/1/2026).
Dalam kegiatan evakuasi, satu regu personel SAR Batalyon A yang dipimpin Aipda Haris Sahat Simarmata bergabung bersama tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas, BPBD, dan instansi terkait. Tim bergerak cepat menuju Dusun IV Malaka, Kelurahan Hutanabolon, Kecamatan Tukka, setelah menerima laporan masyarakat terkait adanya korban bencana alam. Hingga saat ini, upaya pencarian dan evakuasi masih terus dilakukan dengan menyisir area terdampak dan lokasi-lokasi yang diduga menjadi titik keberadaan korban, dengan tetap mengedepankan aspek keselamatan personel serta koordinasi lintas instansi.
Di lokasi berbeda, personel SAR Batalyon A lainnya di bawah pimpinan AKP Ridwan melaksanakan kegiatan pembangunan sumur bor dan pemasangan tandon air di Lingkungan IV Pondok Saro, Kelurahan Sibuluan Indah, Kecamatan Pandan. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya pemulihan pascabencana untuk memastikan ketersediaan air bersih bagi masyarakat. Hingga akhir pelaksanaan, pembangunan fasilitas air bersih tersebut telah selesai 100 persen dan siap dimanfaatkan oleh warga sekitar.
Komandan Batalyon A Pelopor Satbrimob Polda Sumut, KOMPOL Mukhtar I. Kadoli, S.I.K., M.H., menyampaikan bahwa keterlibatan Brimob dalam penanganan bencana tidak hanya difokuskan pada fase tanggap darurat, tetapi juga pada proses pemulihan kebutuhan dasar masyarakat.
“Brimob hadir untuk membantu masyarakat secara nyata, baik dalam upaya pencarian dan evakuasi korban maupun pemulihan pascabencana, salah satunya melalui penyediaan sarana air bersih. Kami berharap apa yang dilakukan dapat meringankan beban warga dan membantu mereka bangkit kembali,” ujarnya.(S.Simanjuntak)
Ditengah Luka Bencana, Brimob Sumut Hadir Membersamai Warga Batang Toru
RMN, Tapsel – Ditengah upaya pemulihan pascabencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Tapanuli Selatan, personel Satuan Brimob Polda Sumatera Utara terus hadir memberikan bantuan nyata bagi masyarakat terdampak. Dengan semangat kemanusiaan dan pengabdian, Brimob Sumut turun langsung ke sejumlah desa di Kecamatan Batang Toru untuk membantu mempercepat pemulihan lingkungan dan kehidupan warga, Senin (26/01/2026).
Kegiatan dilaksanakan di Desa Huta Godang, Batu Horing, Aek Ngadol, Napa, dan Batu Hula. Personel Brimob bersama unsur TNI–Polri bahu-membahu melaksanakan pembersihan halaman rumah warga, pembuatan parit untuk mengantisipasi genangan air, serta membantu masyarakat yang masih tinggal di tenda hunian sementara. Kehadiran Brimob di lokasi bencana menjadi wujud nyata negara hadir di saat masyarakat membutuhkan.
Selain pembersihan lingkungan, personel Brimob juga turut membantu pembangunan fasilitas pendukung di kawasan hunian tetap (HUNTAP), berupa pembangunan gudang penyimpanan bahan dan alat bangunan. Upaya ini diharapkan dapat mendukung kelancaran proses pembangunan hunian warga secara bertahap dan berkelanjutan.
Sebagai bentuk kepedulian menyeluruh, personel Brimob Polda Sumatera Utara turut membantu operasional dapur lapangan guna mendukung kebutuhan konsumsi masyarakat terdampak dan personel yang bertugas di lapangan. Seluruh rangkaian kegiatan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, mengedepankan kebersamaan, dan menjunjung tinggi nilai gotong royong.
Kehadiran Brimob Sumut di tengah masyarakat tidak hanya membawa tenaga dan bantuan fisik, tetapi juga menghadirkan semangat, harapan, dan rasa aman bagi warga yang sedang berjuang bangkit dari dampak bencana. Masyarakat setempat pun menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih atas kepedulian serta dedikasi yang diberikan.
Brimob Polda Sumatera Utara akan terus berkomitmen hadir dan berbuat, mendampingi masyarakat hingga proses pemulihan berjalan optimal.(*/S.Simanjuntak)
Kegiatan dilaksanakan di Desa Huta Godang, Batu Horing, Aek Ngadol, Napa, dan Batu Hula. Personel Brimob bersama unsur TNI–Polri bahu-membahu melaksanakan pembersihan halaman rumah warga, pembuatan parit untuk mengantisipasi genangan air, serta membantu masyarakat yang masih tinggal di tenda hunian sementara. Kehadiran Brimob di lokasi bencana menjadi wujud nyata negara hadir di saat masyarakat membutuhkan.
Selain pembersihan lingkungan, personel Brimob juga turut membantu pembangunan fasilitas pendukung di kawasan hunian tetap (HUNTAP), berupa pembangunan gudang penyimpanan bahan dan alat bangunan. Upaya ini diharapkan dapat mendukung kelancaran proses pembangunan hunian warga secara bertahap dan berkelanjutan.
Sebagai bentuk kepedulian menyeluruh, personel Brimob Polda Sumatera Utara turut membantu operasional dapur lapangan guna mendukung kebutuhan konsumsi masyarakat terdampak dan personel yang bertugas di lapangan. Seluruh rangkaian kegiatan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, mengedepankan kebersamaan, dan menjunjung tinggi nilai gotong royong.
Kehadiran Brimob Sumut di tengah masyarakat tidak hanya membawa tenaga dan bantuan fisik, tetapi juga menghadirkan semangat, harapan, dan rasa aman bagi warga yang sedang berjuang bangkit dari dampak bencana. Masyarakat setempat pun menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih atas kepedulian serta dedikasi yang diberikan.
Brimob Polda Sumatera Utara akan terus berkomitmen hadir dan berbuat, mendampingi masyarakat hingga proses pemulihan berjalan optimal.(*/S.Simanjuntak)
Menguatkan Dari Puing Bencana, Brimob Sumut Gotong Royong Pulihkan Rumah Warga Dan Fasilitas Ibadah di Batang Toru
RMN, Tapsel – Sebagai wujud nyata kepedulian dan pengabdian kepada masyarakat, personel Batalyon C Satuan Brimob Polda Sumatera Utara melaksanakan kerja bakti kemanusiaan pascabencana tanah longsor dan banjir bandang di wilayah Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Senin (26/01/2025).
Kegiatan difokuskan pada pembersihan rumah warga yang terdampak material longsor serta perbaikan fasilitas ibadah yang menjadi kebutuhan penting masyarakat. Di Desa Aek Ngadol dan Desa Huta Godang, personel Brimob bahu-membahu membersihkan rumah warga dari timbunan tanah dan pasir, sekaligus membuat parit untuk mencegah genangan dan dampak susulan.
Selain membantu pemulihan rumah warga, personel Brimob juga melaksanakan renovasi sumur Masjid Taqwa Muhammadiyah Garoga. Upaya ini dilakukan agar masyarakat dapat kembali beribadah dan memenuhi kebutuhan air bersih dengan aman dan nyaman.
Kerja bakti kemanusiaan ini dipimpin langsung oleh Danki-1 Penugasan Batalyon C, AKP Januar Fazhari, S.H., yang turut memantau dan memastikan setiap kegiatan berjalan dengan aman, tertib, dan tepat sasaran sesuai kebutuhan warga di lapangan.
Melalui semangat gotong royong dan kebersamaan, kehadiran Brimob Sumut di tengah masyarakat tidak hanya membantu memulihkan lingkungan fisik, tetapi juga menghadirkan harapan dan ketenangan bagi warga yang tengah bangkit dari dampak bencana. Masyarakat setempat menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih atas kepedulian serta dedikasi personel Brimob yang terus hadir membantu tanpa lelah.
Brimob Polda Sumatera Utara berkomitmen untuk terus hadir mendampingi masyarakat dalam setiap situasi, sebagai bagian dari pengabdian kepada bangsa dan negara.(*/S.Simanjuntak)
Kegiatan difokuskan pada pembersihan rumah warga yang terdampak material longsor serta perbaikan fasilitas ibadah yang menjadi kebutuhan penting masyarakat. Di Desa Aek Ngadol dan Desa Huta Godang, personel Brimob bahu-membahu membersihkan rumah warga dari timbunan tanah dan pasir, sekaligus membuat parit untuk mencegah genangan dan dampak susulan.
Selain membantu pemulihan rumah warga, personel Brimob juga melaksanakan renovasi sumur Masjid Taqwa Muhammadiyah Garoga. Upaya ini dilakukan agar masyarakat dapat kembali beribadah dan memenuhi kebutuhan air bersih dengan aman dan nyaman.
Kerja bakti kemanusiaan ini dipimpin langsung oleh Danki-1 Penugasan Batalyon C, AKP Januar Fazhari, S.H., yang turut memantau dan memastikan setiap kegiatan berjalan dengan aman, tertib, dan tepat sasaran sesuai kebutuhan warga di lapangan.
Melalui semangat gotong royong dan kebersamaan, kehadiran Brimob Sumut di tengah masyarakat tidak hanya membantu memulihkan lingkungan fisik, tetapi juga menghadirkan harapan dan ketenangan bagi warga yang tengah bangkit dari dampak bencana. Masyarakat setempat menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih atas kepedulian serta dedikasi personel Brimob yang terus hadir membantu tanpa lelah.
Brimob Polda Sumatera Utara berkomitmen untuk terus hadir mendampingi masyarakat dalam setiap situasi, sebagai bagian dari pengabdian kepada bangsa dan negara.(*/S.Simanjuntak)
Penegembangan Aplikasi Airzone, Kebun Marjandi Nyatakan Dukungan Pengembangan Teknologi Ramah Lingkungan
RMN, Simalungun – Manajemen Kebun Marjandi menyatakan dukungannya terhadap pengembangan teknologi ramah lingkungan yang digagas oleh talenta muda Indonesia. Dukungan ini diberikan kepada tim pengembang aplikasi Airzone yang terdiri dari Rangga Cakrabawana Lessan, Raffael Hasudungan Sinaga, Hafizh Maulana Akbar, dan Yehezkiel Hutapea dari SMA Negeri 1 Kota Medan.
Airzone merupakan aplikasi inovatif berbasis GPS yang dirancang khusus untuk memantau kualitas udara secara real-time. Kolaborasi ini dilakukan dalam rangka persiapan tim tersebut mengikuti ajang bergengsi lomba invensi dan pengabdian masyarakat BRIDA Kota Medan 2026 yang berlangsung pada 18 Januari hingga 10 Februari 2026.
Pihak manajemen Kebun Marjandi menilai bahwa inovasi ini memiliki relevansi tinggi terhadap kesehatan lingkungan kerja. “Kami melihat Airzone sebagai solusi cerdas yang sangat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya dalam memantau kesehatan lingkungan bagi karyawan di Kebun Marjandi. Oleh karena itu, kami menyambut baik dan siap memfasilitasi kegiatan pengujian serta sosialisasi aplikasi ini,” ujar perwakilan Manajemen Kebun (Muhammad Iqbal) Asisten Tanaman AFD 1 didampingi oleh Plt Asisten Personalia kebun Marjandi Ahmad Suhaimi.
Kegiatan pengujian ini diharapkan dapat menyempurnakan akurasi data aplikasi sebelum dipresentasikan ditingkat Kota, sekaligus meningkatkan kesadaran karyawan akan pentingnya kualitas udara di area perkebunan.(*Red)
Airzone merupakan aplikasi inovatif berbasis GPS yang dirancang khusus untuk memantau kualitas udara secara real-time. Kolaborasi ini dilakukan dalam rangka persiapan tim tersebut mengikuti ajang bergengsi lomba invensi dan pengabdian masyarakat BRIDA Kota Medan 2026 yang berlangsung pada 18 Januari hingga 10 Februari 2026.
Pihak manajemen Kebun Marjandi menilai bahwa inovasi ini memiliki relevansi tinggi terhadap kesehatan lingkungan kerja. “Kami melihat Airzone sebagai solusi cerdas yang sangat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya dalam memantau kesehatan lingkungan bagi karyawan di Kebun Marjandi. Oleh karena itu, kami menyambut baik dan siap memfasilitasi kegiatan pengujian serta sosialisasi aplikasi ini,” ujar perwakilan Manajemen Kebun (Muhammad Iqbal) Asisten Tanaman AFD 1 didampingi oleh Plt Asisten Personalia kebun Marjandi Ahmad Suhaimi.
Kegiatan pengujian ini diharapkan dapat menyempurnakan akurasi data aplikasi sebelum dipresentasikan ditingkat Kota, sekaligus meningkatkan kesadaran karyawan akan pentingnya kualitas udara di area perkebunan.(*Red)
PP IPA Tegaskan Dukungan Terhadap Pernyataan Kapolri, Kepolisian Tetap Dibawah Presiden
RMN, Jakarta – Pernyataan Kapolri, Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo viral dengan tegas menyatakan penolakan institusi Polri dibawah lembaga kementerian mendapat sorotan publik dan lebih memilih menjadi bertani. Ia menceritakan dirinya pernah ditawari untuk menjadi Menteri Kepolisian. Hal ini diungkapkannya saat rapat bersama Komisi III DPR RI, Senin (26/01).
“Jadi, kalau tadi saya harus memilih, karena beberapa kali ada yang menyampaikan kapolri sudah 5 tahun, 5 tahun, kalau saya harus memilih, kemarin sudah saya sampaikan, bahkan ada beberapa orang yang menyampaikan ke saya lewat WA, ‘mau enggak pak kapolri jadi menteri kepolisian?’,” ungkapnya.
Merespons tawaran itu, Sigit menegaskan, dirinya lebih baik menjadi petani daripada memimpin Polri yang berada di bawah kementerian.
“Dalam hal ini saya tegaskan di hadapan bapak ibu sekalian, dan seluruh jajaran bahwa saya menolak polisi di bawah kementerian dan kalaupun saya yang jadi menteri kepolisian, saya lebih baik menjadi petani saja,” ujarnya.
Hal itu mendapat tepuk tangan dan apresiasi dari sejumlah Anggota DPR-RI yang berhadir, khususnya Ketua Komisi III DPR-RI Habiburokhman.
Ketua Umum Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Al Washliyah (PP IPA), Mhd. Amril Harahap angkat bicara dan menyatakan dukungan penuh terhadap pernyataan Kapolri dan keputusan Komisi III DPR RI yang terus mendukung kepolisian tetap independen sebagai lembaga negara yang langsung di bawah Presiden.
“Jangan coba merusak tatanan negara yang sudah baik jelas sudah TAP MPR No. 7 Tahun 2000 dan UU No. 2 Tahun 2002 dan Ini merupakan mandat Reformasi Tahun 1998,” ujar Amril yang dengan tegas menyatakan bahwa menepatkan kepolisian di bawah kementerian adalah kemunduran dalam desain tata negara.
Menurutnya, kepolisian harus tetap independen langsung dibawah presiden dan jangan ada coba-coba yang mau merusak tatanan negara yang sudah baik harus dilanjutkan dan menilai setiap saat rakyat butuh pada polisi maka pernyataan itu tersebut wajib mendapat dukungan agar dapat memperkuat peran kepolisian bukan justru melemahkan.d
Amril juga beranggapan Komisi III DPR RI juga sudah menegaskan keberpihakanya kepada Polri bahwa polisi harus tetap independen untuk menjaga supremasi hukum yang akuntabel.
Diakhir wawancara, Amril sangat mengapresiasi kebijaksanaan Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam mempertahankan keutuhan dan marwah insitusi kepolisian republik indonesia bahkan berharap Kapolri dapat menjadi Mitra yang baik bagi kementerian serta sangat dekat dengan masyarakat.
“Pernyataan kepolisian harus di bawah kementerian adalah pernyataan liar yang dapat merusak tatanan negara, Hal ini sudah jelas dan tidak perlu lagi di perdebatkan bahwa kita butuh polisi yang kuat dan presisi,” tutup Aktivis Pelajar Nasional itu.(*/A.Halim)
“Jadi, kalau tadi saya harus memilih, karena beberapa kali ada yang menyampaikan kapolri sudah 5 tahun, 5 tahun, kalau saya harus memilih, kemarin sudah saya sampaikan, bahkan ada beberapa orang yang menyampaikan ke saya lewat WA, ‘mau enggak pak kapolri jadi menteri kepolisian?’,” ungkapnya.
Merespons tawaran itu, Sigit menegaskan, dirinya lebih baik menjadi petani daripada memimpin Polri yang berada di bawah kementerian.
“Dalam hal ini saya tegaskan di hadapan bapak ibu sekalian, dan seluruh jajaran bahwa saya menolak polisi di bawah kementerian dan kalaupun saya yang jadi menteri kepolisian, saya lebih baik menjadi petani saja,” ujarnya.
Hal itu mendapat tepuk tangan dan apresiasi dari sejumlah Anggota DPR-RI yang berhadir, khususnya Ketua Komisi III DPR-RI Habiburokhman.
Ketua Umum Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Al Washliyah (PP IPA), Mhd. Amril Harahap angkat bicara dan menyatakan dukungan penuh terhadap pernyataan Kapolri dan keputusan Komisi III DPR RI yang terus mendukung kepolisian tetap independen sebagai lembaga negara yang langsung di bawah Presiden.
“Jangan coba merusak tatanan negara yang sudah baik jelas sudah TAP MPR No. 7 Tahun 2000 dan UU No. 2 Tahun 2002 dan Ini merupakan mandat Reformasi Tahun 1998,” ujar Amril yang dengan tegas menyatakan bahwa menepatkan kepolisian di bawah kementerian adalah kemunduran dalam desain tata negara.
Menurutnya, kepolisian harus tetap independen langsung dibawah presiden dan jangan ada coba-coba yang mau merusak tatanan negara yang sudah baik harus dilanjutkan dan menilai setiap saat rakyat butuh pada polisi maka pernyataan itu tersebut wajib mendapat dukungan agar dapat memperkuat peran kepolisian bukan justru melemahkan.d
Amril juga beranggapan Komisi III DPR RI juga sudah menegaskan keberpihakanya kepada Polri bahwa polisi harus tetap independen untuk menjaga supremasi hukum yang akuntabel.
Diakhir wawancara, Amril sangat mengapresiasi kebijaksanaan Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam mempertahankan keutuhan dan marwah insitusi kepolisian republik indonesia bahkan berharap Kapolri dapat menjadi Mitra yang baik bagi kementerian serta sangat dekat dengan masyarakat.
“Pernyataan kepolisian harus di bawah kementerian adalah pernyataan liar yang dapat merusak tatanan negara, Hal ini sudah jelas dan tidak perlu lagi di perdebatkan bahwa kita butuh polisi yang kuat dan presisi,” tutup Aktivis Pelajar Nasional itu.(*/A.Halim)
Dianggap Rusak Tatanan negara,PP IPA : Polri Harus tetap Independent dibawah Presiden.
RMN Jakarta – Pernyataan Viral Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo di rapat komisi III DPR RI pada 26/01/2026 yang menyatakan Menolak Institusi Polri dibawah lembaga kementerian langsung mendapatkan sorotan publik Pasalnya Kapolri terbaik yang menjabat 5 tahun itu menegaskan bahwa” Saya Menolak Kepolisian dibawah naungan kementerian dan kalaupun saya menjadi menteri kepolisian saya lebih baik menjadi petani saja” yang disambut tepuk tangan dan ungkapan menyala pak kapolri oleh beberapa Anggota DPR RI Komisi III.
Hal ini mendapatkan Perhatian khusus dari Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Al Washliyah Ketua Umum PP IPA Mhd Amril Harahap angkat bicara dan menyatakan bahwa Pernyataan Bapak Jendral Listyo Sigit Prabowo selaku Kapolri ini Wajib kita dukung ,dan Keputusan Komisi III DPR RI hari ini yang mendukung Institusi Polri tetap Independen sebagai lembaga negara yang langsung di bawah presiden Wajib kita kawal , Jangan Coba Coba Merusak Tatanan Negara yang sudah baik jelas sudah TAP MPR Nomor 7 Tahun 2000 dan UU No. 2 Tahun 2002 dan Ini merupakan mandat Reformasi tahun 1998. Ujar Amril
Amril juga mengatakan secara tegas bahwa menepatkan posisi Kepolisian di bawah Kementerian adalah kemunduran dalam desain tata negara kita , Polri harus independen dan reponsif langsung dibawah Presiden Jangan ada coba coba yang mau merusak tatanan negara ini yang sudah baik harus dilanjutkan karena saya menilai setiap hari rakyat Indonesia butuh pada polisi maka pernyataan pak kapolri tersebut wajib kita dukung sebagai Masyarakat untuk memperkuat Peran Polisi Indonesia bukan malah melemahkan. Tambah Amril
DPR RI Komisi III juga sudah menegaskan Keberpihakanya kepada Polri bahwa Polisi harus tetap independent untuk menjaga supremasi hukum yang akuntabel , dan terakhir Amril Sangat Meng Apresiasi Kebijaksanaan Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo dalam mempertahankan Keutuhan dan Marwah Insitusi Kepolisian Republik Indonesia dan Juga Sebagai Kapolri dapat menjadi Mitra yang baik bagi kementerian dan Sangat dekat dengan Masyarakat Pernyataan Polisi harus di bawah kementerian adalah pernyataan liar yang dapat merusak tatanan negara, Hal ini sudah jelas dan tidak perlu lagi di perdebatkan bahwa kita butuh polisi yang kuat dan presisi.tutup Aktivis pelajar Nasional itu.(*/ril)
Polsek Pulau Raja Gelar Pisah Sambut Kapolsek Lama Dan Baru
RMN, Asahan – Pisah sambut Kapolsek Pulau Raja dari Iptu Dr. Anwar Sanusi S, SH, MH kepada AKP Defta Sitepu, SH, di halaman Mapolsek Pulau Raja, Jum’at (23/1/26), menjadi malam yang istimewa bagi jajaran Polsek Pulau Raja dan masyarakat sekitar.
Hadir pada acara tersebut, Danramil 16 Pulo Raja serta 4 Camat yang berada di wilayah hukum Polsek Pulau Raja. Pada kesempatan tersebut, Camat Rahuning M Yasir SH kata sambutan dari beliau mengatakan bahwa waktu yang 8 bulan ini rasanya seperti satu Minggu, karna Kapolsek bisa berbaur dan mengayomi masyarakat sehingga semua elemen merasa puas atas kinerja Kapolsek beserta semua personil.
Rasa kesal pasti timbul di masyarakat kok terlalu cepatnya pergantian ini jika boleh untuk selamanya sampai habis masa bakti bertugas. Namun itu semua atas kehendak pimpinan, harapan masarakat Kapolsek yang baru AKP Dafta Sitepu SH mampu berbuat seperti yang lama.
Terkait tentang keamanan, Kapolsek Iptu Dr Anwar Sanusi SH MH tidak tebang pilih, yang melanggar pidana wajib menjalani hukuman sesuai UU yang berlaku. Yang menjadi target beliau adalah narkoba dan perjudian, semua anggota/ personil harus bekerja serius jangan sampai ada narkoba dan perjudian di wilayah hukum Sektor Pulo Raja.(*/S.Tanjung)
Hadir pada acara tersebut, Danramil 16 Pulo Raja serta 4 Camat yang berada di wilayah hukum Polsek Pulau Raja. Pada kesempatan tersebut, Camat Rahuning M Yasir SH kata sambutan dari beliau mengatakan bahwa waktu yang 8 bulan ini rasanya seperti satu Minggu, karna Kapolsek bisa berbaur dan mengayomi masyarakat sehingga semua elemen merasa puas atas kinerja Kapolsek beserta semua personil.
Rasa kesal pasti timbul di masyarakat kok terlalu cepatnya pergantian ini jika boleh untuk selamanya sampai habis masa bakti bertugas. Namun itu semua atas kehendak pimpinan, harapan masarakat Kapolsek yang baru AKP Dafta Sitepu SH mampu berbuat seperti yang lama.
Terkait tentang keamanan, Kapolsek Iptu Dr Anwar Sanusi SH MH tidak tebang pilih, yang melanggar pidana wajib menjalani hukuman sesuai UU yang berlaku. Yang menjadi target beliau adalah narkoba dan perjudian, semua anggota/ personil harus bekerja serius jangan sampai ada narkoba dan perjudian di wilayah hukum Sektor Pulo Raja.(*/S.Tanjung)
Dugaan Korupsi Belanja Makan Minum Dan Gratifikasi Penerimaan Calon PPPK, LKK Sumut Gelar Unjukrasa
RMN, Medan – Lembaga Kritik Kebijakan (LKK) Provinsi Sumatera Utara menggelar aksi unjuk rasa soal temuan data terkait dugaan tindak pidana korupsi pada pengadaan barang/jasa serta belanja jamuan makan dan minum di lingkungan Pemerintah Kota Medan dengan nilai yang fantastis.
Berdasarkan data yang dihimpun LKK Sumut, terdapat dua poin utama anggaran yang menjadi sorotan tajam, yakni:
1. Belanja Pengadaan Barang dan Jasa senilai Rp1.286.000.000,00.
2. Belanja Jamuan Makanan dan Minuman Tamu dengan pagu anggaran mencapai Rp17.111.951.800,00.
Selain masalah anggaran, LKK Sumut juga menyoroti dugaan gratifikasi dalam penerimaan calon PPPK yang diduga melibatkan aktor intelektual dan sistem jalur perintah yang merugikan banyak korban.
Koordinator Aksi, Fahurrozi, S.Sos, menyatakan bahwa temuan ini menunjukkan adanya krisis moral dan kesewenang-wenangan jabatan.
“Anggaran makan minum hingga 17 miliar rupiah ini sangat tidak rasional di tengah kondisi masyarakat saat ini. Kami menuntut transparansi penuh dan pemeriksaan hukum yang tegas,” ujarnya pada Senin (26/01) di Kantor Wali Kota Medan, Jl. Kapten Maulana Lubis No.1, Kel.Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan.
Dalam aksinya, LKK Sumut membawa sejumlah tuntutan utama, di antaranya:
– Mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) segera melakukan penyelidikan menyeluruh dan profesional.
– Meminta BPK atau Inspektorat melakukan audit investigatif terhadap seluruh proses perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran belanja tersebut.
– Memanggil dan memeriksa pejabat terkait, mulai dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) hingga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
– Mengusut tuntas dugaan gratifikasi penerimaan PPPK dan mengembalikan hak-hak korban.
– Memberikan sanksi tegas, baik administratif maupun pidana, kepada pihak yang terbukti menyalahgunakan wewenang dan keuangan negara.
Ketua Umum LKK Sumut, Rasyid Siddiq S.H., CDRA., CPLA, menegaskan bahwa aksi ini adalah bentuk komitmen lembaga dalam mengawal prinsip transparansi dan akuntabilitas publik di Sumatera Utara, khususnya Kota Medan.
“Kami akan terus kawal persoalan ini, dan tentunya akan menggelar aksi unjuk rasa jilid II dalam waktu dekat dengan jumlah massa yang lebih besar lagi,” pungkasnya mengakhiri.(*/A.Halim)
Berdasarkan data yang dihimpun LKK Sumut, terdapat dua poin utama anggaran yang menjadi sorotan tajam, yakni:
1. Belanja Pengadaan Barang dan Jasa senilai Rp1.286.000.000,00.
2. Belanja Jamuan Makanan dan Minuman Tamu dengan pagu anggaran mencapai Rp17.111.951.800,00.
Selain masalah anggaran, LKK Sumut juga menyoroti dugaan gratifikasi dalam penerimaan calon PPPK yang diduga melibatkan aktor intelektual dan sistem jalur perintah yang merugikan banyak korban.
Koordinator Aksi, Fahurrozi, S.Sos, menyatakan bahwa temuan ini menunjukkan adanya krisis moral dan kesewenang-wenangan jabatan.
“Anggaran makan minum hingga 17 miliar rupiah ini sangat tidak rasional di tengah kondisi masyarakat saat ini. Kami menuntut transparansi penuh dan pemeriksaan hukum yang tegas,” ujarnya pada Senin (26/01) di Kantor Wali Kota Medan, Jl. Kapten Maulana Lubis No.1, Kel.Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan.
Dalam aksinya, LKK Sumut membawa sejumlah tuntutan utama, di antaranya:
– Mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) segera melakukan penyelidikan menyeluruh dan profesional.
– Meminta BPK atau Inspektorat melakukan audit investigatif terhadap seluruh proses perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran belanja tersebut.
– Memanggil dan memeriksa pejabat terkait, mulai dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) hingga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
– Mengusut tuntas dugaan gratifikasi penerimaan PPPK dan mengembalikan hak-hak korban.
– Memberikan sanksi tegas, baik administratif maupun pidana, kepada pihak yang terbukti menyalahgunakan wewenang dan keuangan negara.
Ketua Umum LKK Sumut, Rasyid Siddiq S.H., CDRA., CPLA, menegaskan bahwa aksi ini adalah bentuk komitmen lembaga dalam mengawal prinsip transparansi dan akuntabilitas publik di Sumatera Utara, khususnya Kota Medan.
“Kami akan terus kawal persoalan ini, dan tentunya akan menggelar aksi unjuk rasa jilid II dalam waktu dekat dengan jumlah massa yang lebih besar lagi,” pungkasnya mengakhiri.(*/A.Halim)
Sinergi Brimob, TNI Dan Pemda Percepat Pembangunan Huntara di Aek Latong
RMN, Tapteng – Upaya percepatan pemulihan pascabencana di Kabupaten Tapanuli Selatan terus dilakukan melalui sinergi lintas sektor. Personel Brimob Polda Sumatera Utara bersama TNI menerima kunjungan Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, Sofyan Adil Siregar, S.P., M.M., di Posko Brimob Desa Aek Latong, Kecamatan Sipirok, Pada Minggu (25/1/2026).
Kunjungan tersebut dilakukan untuk meninjau langsung progres pembangunan rumah kopel hunian sementara (Huntara) serta melihat kesiapan lahan hunian tetap (Huntap) yang tengah dipersiapkan sebagai bagian dari tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Dalam kesempatan tersebut, personel Brimob dan TNI turut membantu percepatan pembangunan Huntara. Hingga saat ini, sebanyak 12 unit Huntara telah berdiri di atas lahan seluas kurang lebih dua hektare.
Selain pembangunan Huntara, kegiatan juga difokuskan pada pengontrolan dan pemerataan lahan Huntap yang masih dalam tahap pengerjaan menggunakan satu unit alat berat jenis dozer di area seluas kurang lebih dua hektare.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan kesiapan lokasi sebelum memasuki tahap pembangunan hunian permanen.
Danton II Kompi 2 Batalyon C Satbrimob Polda Sumut, Ipda Andrico P. Sembiring, S.H. menyampaikan bahwa sinergi antara Brimob, TNI, dan pemerintah daerah menjadi kunci utama percepatan pemulihan bagi masyarakat terdampak.
“Kami berkomitmen mendukung penuh setiap langkah pemulihan yang dilakukan pemerintah daerah. Kehadiran Brimob dan TNI di lapangan diharapkan dapat mempercepat pembangunan sekaligus memberikan rasa aman bagi pekerja dan masyarakat,” ujarnya.(*/S.Simanjuntak)
Kunjungan tersebut dilakukan untuk meninjau langsung progres pembangunan rumah kopel hunian sementara (Huntara) serta melihat kesiapan lahan hunian tetap (Huntap) yang tengah dipersiapkan sebagai bagian dari tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Dalam kesempatan tersebut, personel Brimob dan TNI turut membantu percepatan pembangunan Huntara. Hingga saat ini, sebanyak 12 unit Huntara telah berdiri di atas lahan seluas kurang lebih dua hektare.
Selain pembangunan Huntara, kegiatan juga difokuskan pada pengontrolan dan pemerataan lahan Huntap yang masih dalam tahap pengerjaan menggunakan satu unit alat berat jenis dozer di area seluas kurang lebih dua hektare.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan kesiapan lokasi sebelum memasuki tahap pembangunan hunian permanen.
Danton II Kompi 2 Batalyon C Satbrimob Polda Sumut, Ipda Andrico P. Sembiring, S.H. menyampaikan bahwa sinergi antara Brimob, TNI, dan pemerintah daerah menjadi kunci utama percepatan pemulihan bagi masyarakat terdampak.
“Kami berkomitmen mendukung penuh setiap langkah pemulihan yang dilakukan pemerintah daerah. Kehadiran Brimob dan TNI di lapangan diharapkan dapat mempercepat pembangunan sekaligus memberikan rasa aman bagi pekerja dan masyarakat,” ujarnya.(*/S.Simanjuntak)
Brimob Polda Sumut Tuntaskan Sumur Bor Dan Distribusi Air Bersih Bagi Warga Hutabalang Pasca Bencana
RMN, Tapteng – Satuan Brimob Polda Sumatera Utara terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pemulihan masyarakat pascabencana alam di Kabupaten Tapanuli Tengah. Personel SAR Batalyon A Pelopor melaksanakan kegiatan penyediaan fasilitas air bersih melalui pembangunan sumur bor, pemasangan tandon air, serta pendistribusian air bersih menggunakan water treatment di Desa Hutabalang, Kecamatan Badiri, Pada Minggu (25/01/2026).
Kegiatan pembangunan sumur bor dan pemasangan tandon air dilaksanakan di Lingkungan 2 Desa Hutabalang di bawah kendali AKP Ridwan. Proses pengerjaan berjalan aman dan lancar hingga dinyatakan selesai 100 persen. Fasilitas air bersih tersebut diharapkan dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, khususnya pascabencana yang sempat mengganggu ketersediaan air bersih warga.
Sementara itu, di Lingkungan 5 Desa Hutabalang, personel SAR Batalyon A Pelopor yang dipimpin oleh Bripda Rafly Aditya Sugito melaksanakan pendistribusian air bersih menggunakan alat water treatment milik Satbrimob Polda Sumatera Utara. Kehadiran sarana tersebut sangat membantu masyarakat dalam memperoleh air layak konsumsi secara cepat dan aman.
Komandan Batalyon A Pelopor Satbrimob Polda Sumatera Utara, Kompol Mukhtar I. Kadoli, S.I.K., M.H., menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian dan tanggung jawab kemanusiaan Brimob dalam mendukung pemulihan kehidupan masyarakat terdampak bencana.
“Penyediaan air bersih merupakan kebutuhan mendasar masyarakat. Melalui pembangunan sumur bor dan distribusi air bersih ini, kami berharap dapat membantu meringankan beban warga serta mempercepat proses pemulihan pascabencana,” ujar Kompol Mukhtar.
Apresiasi juga disampaikan oleh Kepala Lingkungan setempat yang mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan bantuan Satuan Brimob Polda Sumatera Utara.
“Kami sangat terbantu dengan adanya sumur bor dan distribusi air bersih ini. Kehadiran Brimob memberikan solusi nyata bagi warga yang sempat kesulitan air bersih,” ungkapnya.(*/S.Simanjuntak)
Kegiatan pembangunan sumur bor dan pemasangan tandon air dilaksanakan di Lingkungan 2 Desa Hutabalang di bawah kendali AKP Ridwan. Proses pengerjaan berjalan aman dan lancar hingga dinyatakan selesai 100 persen. Fasilitas air bersih tersebut diharapkan dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, khususnya pascabencana yang sempat mengganggu ketersediaan air bersih warga.
Sementara itu, di Lingkungan 5 Desa Hutabalang, personel SAR Batalyon A Pelopor yang dipimpin oleh Bripda Rafly Aditya Sugito melaksanakan pendistribusian air bersih menggunakan alat water treatment milik Satbrimob Polda Sumatera Utara. Kehadiran sarana tersebut sangat membantu masyarakat dalam memperoleh air layak konsumsi secara cepat dan aman.
Komandan Batalyon A Pelopor Satbrimob Polda Sumatera Utara, Kompol Mukhtar I. Kadoli, S.I.K., M.H., menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian dan tanggung jawab kemanusiaan Brimob dalam mendukung pemulihan kehidupan masyarakat terdampak bencana.
“Penyediaan air bersih merupakan kebutuhan mendasar masyarakat. Melalui pembangunan sumur bor dan distribusi air bersih ini, kami berharap dapat membantu meringankan beban warga serta mempercepat proses pemulihan pascabencana,” ujar Kompol Mukhtar.
Apresiasi juga disampaikan oleh Kepala Lingkungan setempat yang mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan bantuan Satuan Brimob Polda Sumatera Utara.
“Kami sangat terbantu dengan adanya sumur bor dan distribusi air bersih ini. Kehadiran Brimob memberikan solusi nyata bagi warga yang sempat kesulitan air bersih,” ungkapnya.(*/S.Simanjuntak)