Ketua Umum PP HIMMAH, Abdul Razak Nasution, menyatakan bahwa pengungkapan kasus ini merupakan implementasi konkret dari arahan Presiden Prabowo Subianto kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Menurutnya, pemberantasan judi online adalah tugas khusus yang krusial demi mewujudkan masyarakat yang aman dan sejahtera.
Abdul Razak menekankan bahwa judi online bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan penyakit sosial yang merusak moral lintas generasi, mulai dari pelajar hingga mahasiswa.
“Kami melihat jaringan ini beroperasi secara terstruktur dan lintas negara. Selain merusak tatanan kehidupan, ada aliran dana besar yang keluar dari Indonesia (capital flight). Tindakan tegas Bareskrim Polri ini sangat tepat dan menyentuh akar masalah,” ujar Abdul Razak di Jakarta, Minggu (10/5).
Operasi besar-besaran di Jakarta Barat tersebut mencatatkan angka penangkapan yang fantastis, menjadikannya salah satu kasus terbesar di tahun 2026. Berikut adalah poin-poin utama hasil operasi tersebut:
Tersangka: Sebanyak 321 Warga Negara Asing (WNA) diamankan.
Asal Negara: Tiongkok (57 orang), Vietnam (228 orang), Laos (11 orang), Myanmar (13 orang), Thailand (5 orang), serta Malaysia dan Kamboja (masing-masing 3 orang).
Barang Bukti: Brankas, paspor, puluhan unit laptop, komputer, smartphone, serta uang tunai dalam berbagai mata uang asing.
Infrastruktur Digital: Tim penyidik menemukan 75 domain dan situs web yang digunakan sebagai sarana perjudian daring dengan pola nama yang terus berubah untuk menghindari pemblokiran.
PP HIMMAH menilai pendekatan Polri yang menyasar hingga ke penyitaan aset dan pemutusan rantai aliran dana ilegal adalah strategi paling efektif untuk melumpuhkan sindikat serupa.
Sebagai organisasi mahasiswa, PP HIMMAH berkomitmen untuk:
1. Edukasi & Sosialisasi: Menggencarkan kampanye anti-judi online di lingkungan kampus.
2. Pendidikan Karakter: Memperkuat pemahaman bahwa judi online haram dan melanggar hukum.
3. Sinergi Strategis: Siap membantu kepolisian dalam melaporkan indikasi praktik perjudian di tengah masyarakat.
“Kami mendorong pemerintah untuk terus memperkuat regulasi hukum dan memperluas penindakan hingga ke tingkat daerah. Jangan beri celah sedikit pun bagi jaringan judol untuk beroperasi di tanah air,” pungkas Razak mengakhiri.(*/A.Halim)