RMN, Simalungun – Aksi ini menuntut transparansi, netralitas, dan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja KPU yang diduga melakukan sejumlah penyimpangan terkait penggunaan dana hibah dan pelaksanaan Pilkada.
Koordinator aksi Ramadan S Manurung menyampaikan, terdapat dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam penggunaan dana hibah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Simalungun. “Kami meminta BPKAD, Inspektorat, dan DPRD Kabupaten Simalungun segera mengaudit penggunaan dana hibah oleh KPU, yang dalam pelaksanaannya diduga tidak sesuai dengan nomenklatur dan laporan pertanggungjawaban,” tegasnya.
Dalam orasinya, massa menyampaikan sembilan tuntutan utama, antara lain:
- Netralitas Penyelenggara Pemilu – KPU diminta menjaga integritas dan tidak berpihak pada pihak tertentu.
- Audit Dana Hibah – BPKAD, Inspektorat, dan DPRD diminta menelusuri penggunaan dana hibah yang diduga disalahgunakan.
- Pembentukan Alat Kelengkapan DPRD – Menuntut anggota DPRD Kabupaten Simalungun agar segera aktif menjalankan fungsi pengawasan.
- Kampanye di Lokasi Terlarang – Mengecam keputusan KPU yang mengizinkan kampanye di area Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan sekolah.
- Pekerja Pelipatan Surat Suara – Meminta transparansi terkait dana pelipatan surat suara yang dianggap tidak sesuai peruntukan.
- Pemasangan APK – Menyoroti alat peraga kampanye (APK) yang tidak memenuhi standar kualitas pemasangan.
- Lokasi Debat Kandidat – Menolak rencana pemindahan debat kedua Pilkada ke Medan, dengan alasan dana kegiatan berasal dari rakyat Simalungun.
- Pemulihan Debat di Tanah Simalungun – Mendesak KPU mengganti Event Organizer (EO) jika tak mampu menyelenggarakan debat di wilayah setempat.
- Ancaman Pembubaran KPU – Jika tuntutan tak dipenuhi, APANI siap membawa persoalan ini ke ranah hukum dan memobilisasi masyarakat untuk menuntut pembubaran KPU Kabupaten Simalungun.
Dalam aksi ini, APANI Jiwa Demokrasi menegaskan bahwa transparansi adalah kunci menjaga kepercayaan publik. “Kami akan terus mengawal tuntutan ini sampai pemerintah benar-benar bertindak. Kami tidak ingin janji-janji kosong, yang kami butuhkan adalah perubahan nyata. Rakyat Simalungun sudah cukup bersabar, kini saatnya bertindak demi masa depan yang lebih baik.” ujar Faisal
Aksi berjalan hampir ricuh dan kecewa dimana tak satupun staf ataupun pejabat yang ada dikantor,sementara mobil dinas KPU ada ditempat.orasi pun terus berlanjut dengan menabur bunga diatas mobil dinas KPU. Hingga berita ini dilayangkan kemeja redaksi, pihak KPU belum memberikan tanggapan resmi terkait tuntutan tersebut.
Hidup Mahasiswa, Hidup Rakyat Indonesia! teriak massa serempak sebelum membubarkan diri. Aliansi ini juga berjanji akan terus mengawal isu ini hingga tuntas.(*/ril)
