RMN, Siantar – Satuan Pembinaan masyarakat (Sat Binmas) Polres Pematangsiantar melakukan patroli sambang kamtibmas dan silahturahmi komunitas guna ciptakan situasi kamtibmas aman dan kondusif di wilayah hukum Polres Pematangsiantar, pada hari Kamis 8 Januari 2026 pagi pukul : 10.00 Wib.
Kasat Binmas AKP Maxi J. Manurung SH dalam laporannya mengatakan sasaran kegiatan tersebut Komunitas Angkot, Bus Intra dan Bus Sentosa serta Masyarakat di Kedai Kopi.
Dalam kegiatan tersebut personil Sat Binmas memberikan sosialisasi dan edukasi kepada komunitas angkot, komunitas bus intra, komunitas bus sentosa serta para masyarakat dengan menyampaikan pesan-pesan kamtibmas serta meningkatkan kewaspadaan dan bersama-sama ikut serta menjaga keamanan lingkungan guna mencegah terjadinya gangguan kamtibmas sehingga tercipta situasi aman dan kondusif.
Personil Sat Binmas juga menghimbau untuk selalu waspada dan berhati-hati dalam menjalankan aktivitas sehari-hari jaga keamanan dan ketertiban di tempat kerja dan masyarakat, jika menemukan kejadian atau hal yang mencurigakan, laporkan kepada pihak berwajib dengan menghubungi 110 dan selalu jaga solidaritas dan kerja sama dengan sesama dan masyarakat lainnya.
Kemudian membantu dan mendukung satu sama lain dalam menjalankan aktivitas sehari-hari jika memiliki masalah atau tuntutan, sampaikan dengan cara yang baik dan sopan kepada pihak terkait. Pastikan anda memahami prosedur dan aturan yang berlaku.
“Kegiatan tersebut berlangsung dalam keadaan aman dan baik, terciptanya komunikasi dan silahturahmi serta rasa aman dan nyaman di tengah-tengah komunitas dan para masyarakat di wilayah hukum Polres Pematangsiantar,” Pungkas AKP Maxi.(*/Rudi)
Kapolsek Siantar Selatan Bersama Walikota Pematang Siantar Kunjungi Warga Korban Kebakaran
RMN, Siantar, Kapolsek Sianțar Selatan IPTU Priston Simbolon dampingi Walikota Pematangsiantar Wesly Silalahi SH MKn kunjungi warga korban kebakaran rumah di Jalan Nias Kelurahan Kristen Kecamatan Siantar Selatan, Kamis 8 Januari 2026 siang sekira pukul 14.50 Wib.
Dalam peninjauan tersebut Walikota turut bersama Ketua TP PKK Kota Pematangsiantar Ny Liswati Wesly Silalahi menyerahkan dokumen kependudukan dan bantuan kepada keluarga Bapak Belman Sihombing (43) korban kebakaran rumah.
“Semoga ini dapat membantu meringankan. Saya berharap kita dapat bersabar dan tabah,” Kata Walikota Pematangsiantar Wesly Silalahi SH MKn.
Sementara itu kebakaran rumah permanen milik Bapak Belman Sihombing terjadi pada hari Rabu 07 Januari 2026 sore sekira pukul 17.30 Wib diduga akibat arus pendek atau korsleting.
Tidak ada korban jiwa akibat kebakaran tersebut melainkan kerugian material ditaksir Rp400.000.000,-( Empat Ratus juta rupiah) yang di alami bapak Belman Sihombing.
Tampak hadir Forkopimca Sianțar Selatan dan para personil Polseķ Siantar Selatan turut memberikan bantuan kepada korban kebakaran tersebut.(*/Rudi)
Dalam peninjauan tersebut Walikota turut bersama Ketua TP PKK Kota Pematangsiantar Ny Liswati Wesly Silalahi menyerahkan dokumen kependudukan dan bantuan kepada keluarga Bapak Belman Sihombing (43) korban kebakaran rumah.
“Semoga ini dapat membantu meringankan. Saya berharap kita dapat bersabar dan tabah,” Kata Walikota Pematangsiantar Wesly Silalahi SH MKn.
Sementara itu kebakaran rumah permanen milik Bapak Belman Sihombing terjadi pada hari Rabu 07 Januari 2026 sore sekira pukul 17.30 Wib diduga akibat arus pendek atau korsleting.
Tidak ada korban jiwa akibat kebakaran tersebut melainkan kerugian material ditaksir Rp400.000.000,-( Empat Ratus juta rupiah) yang di alami bapak Belman Sihombing.
Tampak hadir Forkopimca Sianțar Selatan dan para personil Polseķ Siantar Selatan turut memberikan bantuan kepada korban kebakaran tersebut.(*/Rudi)
Sosialisasi Perda Sistem Kesehatan, Eko Afrianta Sitepu Tekankan Pentingnya Layanan Kesehatan
RMN, Medan – Anggota DPRD Kota Medan Fraksi Hanura – PKB, Eko Afrianta Sitepu, menyampaikan materi Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Kota Medan kepada warga Kecamatan Medan Tuntungan di Jalan Bambu Raya, Sabtu (10/01).
Ia menegaskan bahwa seluruh warga Kota Medan memiliki hak yang sama untuk memperoleh pelayanan kesehatan dari pemerintah melalui program Universal Health Coverage (UHC).
Dalam kegiatan itu, Eko juga menekankan pentingnya pemahaman masyarakat terhadap regulasi yang menjamin hak kesehatan warga. Menurutnya, Perda Sistem Kesehatan menjadi landasan kuat bagi pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kesehatan yang adil, merata, dan berkelanjutan.
“Semua warga Kota Medan berhak mendapatkan layanan kesehatan. Karena itu, Perda ini harus dipahami masyarakat agar mereka mengetahui dan dapat memperjuangkan hak-haknya,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Medan telah menjalankan program Universal Health Coverage (UHC) yang memungkinkan warga memperoleh pelayanan kesehatan hanya dengan menunjukkan KTP atau Kartu Keluarga (KK).
“Sejak UHC diberlakukan, warga Kota Medan bisa berobat hanya menggunakan KTP atau KK. Ini merupakan bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam menjamin kesehatan masyarakat,” jelasnya.
Lebih lanjut, Eko yang juga merupakan Anggota Komisi III DPRD Medan menjelaskan bahwa program UHC kini diperkuat oleh Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, melalui inovasi UHC Premium.
“Dengan UHC Premium, masyarakat tidak hanya berobat gratis, tetapi juga mendapatkan pelayanan kesehatan terbaik di rumah sakit dan puskesmas. Tidak boleh ada perbedaan pelayanan antara pasien UHC dan non-UHC,” tegasnya.
Pada sesi tanya jawab, sejumlah warga menyampaikan berbagai aspirasi dan keluhan, mulai dari persoalan keamanan lingkungan hingga pelayanan sosial dan kesehatan.
Seorang warga bernama Suci dari Rame 9 mempertanyakan tingginya tingkat kriminalitas di wilayahnya serta pengadaan CCTV, apakah berasal dari dana pemerintah atau swadaya masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Lurah Mangga menjelaskan bahwa hingga saat ini belum ada pengadaan CCTV dari pemerintah dan pemasangan yang ada merupakan hasil swadaya warga. Ia juga mengajak masyarakat untuk aktif menjaga keamanan lingkungan.
Sementara itu, Supatmi dari Bunga Pancur 1 menanyakan apakah warga yang tidak membawa KTP tetap bisa mendapatkan pelayanan kesehatan. Menurut Eko, meski UHC bertujuan memudahkan akses layanan kesehatan, identitas kependudukan tetap dibutuhkan untuk keperluan administrasi dan pendataan.
Pertanyaan lain disampaikan oleh Nur, terkait kewajiban mendaftar BPJS bagi warga yang telah berobat menggunakan KTP namun belum menjadi peserta BPJS. Eko menjelaskan bahwa UHC merupakan jaminan dari pemerintah daerah, namun kepesertaan BPJS tetap dianjurkan demi keberlanjutan sistem jaminan kesehatan nasional.
Selain itu, Pak Bukit dari Jalan Jahe 5 mempertanyakan kriteria penerima bantuan sosial (bansos), sementara Halida dari Nilam 2 mengeluhkan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dinilai belum tepat sasaran. Warga lainnya, Tema dari Pinus 17, menyoroti pelayanan rumah sakit terhadap pasien yang menunggak iuran BPJS serta perbedaan kelas rawat inap.
Komitmen Serap Aspirasi Warga
Kegiatan sosialisasi Perda tersebut turut dihadiri oleh Lurah Mangga, perwakilan kecamatan, Kepala Puskesmas Mangga, perwakilan Dinas Sosial, BPJS Kesehatan, para kepala lingkungan, serta puluhan warga Kecamatan Medan Tuntungan.
Menutup kegiatan, Eko Afrianta Sitepu menegaskan komitmennya untuk terus menyerap aspirasi masyarakat dan memperjuangkannya melalui fungsi legislasi dan pengawasan di DPRD Kota Medan.
“Kegiatan seperti ini penting agar masyarakat mengetahui hak-haknya, dan pemerintah memahami persoalan nyata yang dihadapi warga,” pungkasnya.(*/A.Halim)
Ia menegaskan bahwa seluruh warga Kota Medan memiliki hak yang sama untuk memperoleh pelayanan kesehatan dari pemerintah melalui program Universal Health Coverage (UHC).
Dalam kegiatan itu, Eko juga menekankan pentingnya pemahaman masyarakat terhadap regulasi yang menjamin hak kesehatan warga. Menurutnya, Perda Sistem Kesehatan menjadi landasan kuat bagi pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kesehatan yang adil, merata, dan berkelanjutan.
“Semua warga Kota Medan berhak mendapatkan layanan kesehatan. Karena itu, Perda ini harus dipahami masyarakat agar mereka mengetahui dan dapat memperjuangkan hak-haknya,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Medan telah menjalankan program Universal Health Coverage (UHC) yang memungkinkan warga memperoleh pelayanan kesehatan hanya dengan menunjukkan KTP atau Kartu Keluarga (KK).
“Sejak UHC diberlakukan, warga Kota Medan bisa berobat hanya menggunakan KTP atau KK. Ini merupakan bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam menjamin kesehatan masyarakat,” jelasnya.
Lebih lanjut, Eko yang juga merupakan Anggota Komisi III DPRD Medan menjelaskan bahwa program UHC kini diperkuat oleh Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, melalui inovasi UHC Premium.
“Dengan UHC Premium, masyarakat tidak hanya berobat gratis, tetapi juga mendapatkan pelayanan kesehatan terbaik di rumah sakit dan puskesmas. Tidak boleh ada perbedaan pelayanan antara pasien UHC dan non-UHC,” tegasnya.
Pada sesi tanya jawab, sejumlah warga menyampaikan berbagai aspirasi dan keluhan, mulai dari persoalan keamanan lingkungan hingga pelayanan sosial dan kesehatan.
Seorang warga bernama Suci dari Rame 9 mempertanyakan tingginya tingkat kriminalitas di wilayahnya serta pengadaan CCTV, apakah berasal dari dana pemerintah atau swadaya masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Lurah Mangga menjelaskan bahwa hingga saat ini belum ada pengadaan CCTV dari pemerintah dan pemasangan yang ada merupakan hasil swadaya warga. Ia juga mengajak masyarakat untuk aktif menjaga keamanan lingkungan.
Sementara itu, Supatmi dari Bunga Pancur 1 menanyakan apakah warga yang tidak membawa KTP tetap bisa mendapatkan pelayanan kesehatan. Menurut Eko, meski UHC bertujuan memudahkan akses layanan kesehatan, identitas kependudukan tetap dibutuhkan untuk keperluan administrasi dan pendataan.
Pertanyaan lain disampaikan oleh Nur, terkait kewajiban mendaftar BPJS bagi warga yang telah berobat menggunakan KTP namun belum menjadi peserta BPJS. Eko menjelaskan bahwa UHC merupakan jaminan dari pemerintah daerah, namun kepesertaan BPJS tetap dianjurkan demi keberlanjutan sistem jaminan kesehatan nasional.
Selain itu, Pak Bukit dari Jalan Jahe 5 mempertanyakan kriteria penerima bantuan sosial (bansos), sementara Halida dari Nilam 2 mengeluhkan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dinilai belum tepat sasaran. Warga lainnya, Tema dari Pinus 17, menyoroti pelayanan rumah sakit terhadap pasien yang menunggak iuran BPJS serta perbedaan kelas rawat inap.
Komitmen Serap Aspirasi Warga
Kegiatan sosialisasi Perda tersebut turut dihadiri oleh Lurah Mangga, perwakilan kecamatan, Kepala Puskesmas Mangga, perwakilan Dinas Sosial, BPJS Kesehatan, para kepala lingkungan, serta puluhan warga Kecamatan Medan Tuntungan.
Menutup kegiatan, Eko Afrianta Sitepu menegaskan komitmennya untuk terus menyerap aspirasi masyarakat dan memperjuangkannya melalui fungsi legislasi dan pengawasan di DPRD Kota Medan.
“Kegiatan seperti ini penting agar masyarakat mengetahui hak-haknya, dan pemerintah memahami persoalan nyata yang dihadapi warga,” pungkasnya.(*/A.Halim)
Wapresma UMN AW Medan Soroti Dugaan Perjudian di Marelan Milik AK, Desak Kapolda Sumut Bertindak
RMN, Medan – Wakil Presiden Mahasiswa (Wapresma) Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah Medan, Khairum Siregar mendesak Polda Sumut menindak lokasi perjudian di Pasar 7 Marelan, Medan yang diduga dikelola oleh Aseng Kayu (AK).
Ia menilai kinerja Polda Sumut sangat lemah dalam menangkap dan menertibkan lokasi perjudian di Kota Medan, khususnya Sumatera Utara apalagi yang berkaitan dengan sejumlah oknum yang diduga mafia judi bandar besar.
“Kapolda Sumut harus tegas dalam memberantas lokasi judi tersebut. Sebab, banyak masyarakat sangat resah dengan lokasi perjudian itu,” kata Khairum Siregar, pada Sabtu (10/01) di Kedai Kopi Kombur, Jl. SM. Raja, Medan.
Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UMN Al Washliyah Kota Medan, ucap Khairum, sebaliknya akan sangat mengapresiasi Kapolda Sumut jika mampu dan berani memberantas lokasi perjudian di pasar 7 Marelan dan tempat lainnya.
“Informasi yang beredar, diduga kuat milik lokasi perjudian itu milik Aseng Kayu. Demi kelancaran tempat perjudian itu, kuat dugaan kami tempat itu dibekingi oknum aparat,” ungkap Aktivis Mahasiswa Sumatera Utara itu.
Bahkan, di tempat lain Aseng Kayu juga dikenal sebagai bosnya sejumlah tepat ilegal dengan meraup keuntungan hingga mencapai miliaran rupiah
Informasinya, lokasi perjudian ini telah beberapa kali didemo masyarakat dan juga digerebek aparat kepolisian. Sesaat aktivitas perjudian berhenti, namun selang beberapa waktu dibuka kembali dan terus beroperasi.(*/A.Halim)
Ia menilai kinerja Polda Sumut sangat lemah dalam menangkap dan menertibkan lokasi perjudian di Kota Medan, khususnya Sumatera Utara apalagi yang berkaitan dengan sejumlah oknum yang diduga mafia judi bandar besar.
“Kapolda Sumut harus tegas dalam memberantas lokasi judi tersebut. Sebab, banyak masyarakat sangat resah dengan lokasi perjudian itu,” kata Khairum Siregar, pada Sabtu (10/01) di Kedai Kopi Kombur, Jl. SM. Raja, Medan.
Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UMN Al Washliyah Kota Medan, ucap Khairum, sebaliknya akan sangat mengapresiasi Kapolda Sumut jika mampu dan berani memberantas lokasi perjudian di pasar 7 Marelan dan tempat lainnya.
“Informasi yang beredar, diduga kuat milik lokasi perjudian itu milik Aseng Kayu. Demi kelancaran tempat perjudian itu, kuat dugaan kami tempat itu dibekingi oknum aparat,” ungkap Aktivis Mahasiswa Sumatera Utara itu.
Bahkan, di tempat lain Aseng Kayu juga dikenal sebagai bosnya sejumlah tepat ilegal dengan meraup keuntungan hingga mencapai miliaran rupiah
Informasinya, lokasi perjudian ini telah beberapa kali didemo masyarakat dan juga digerebek aparat kepolisian. Sesaat aktivitas perjudian berhenti, namun selang beberapa waktu dibuka kembali dan terus beroperasi.(*/A.Halim)
Satlantas Polres Pematang Siantar Dalam Pelayanan Prima Pengurusan BPKB, STNK Dan SIM
RMN, Siantar – Dalam pelayanan prima kepada masyarakat di Tahun 2026, Kasat Lantas Polres Pematang Siantar akan tingkatkan penerimaan pajak dengan pelayanan prima dalam pengurusan surat kendaraan bermotor, Sabtu 10 Januari 2026 jalan Sangnawaluh, Siopat Suhu, Kelurahan Siantar Timur, Kota pematang Siantar.
Kasat Lantas IPTU Friska Susana SH melalui Kanit Regident IPTU Elon Sitinjak di Tahun 2026,Akan tingkatkan Pelayanan maksimal di Samsat dan Satpas SIM di wilayah hukum Polsek Pematang Siantar.
Dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam pengurusan surat kendaraan bermotor seperti BPKB, STNK, dan SIM Pasca Pemutihan dan denda Pajak tahun 2025, Kasat Lantas Polres Pematang Siantar IPTU Friska Susana melalui Kanit Regident IPTU Elon Sitinjak akan meningkatkan penerimaan pajak di tahun 2026 dengan memberikan pelayanan yang Prima dan maksimal kepada masyarakat,Ucapnya.
Saat di temui Awak media di kantor Samsat Jalan Sangnawaluh Siopat suhu kota pematang Siantar pada hari
Sabtu 10/01/2026 mengatakan bahwa, antusias masyarakat dalam pengurusan BPKB, STNK, TNBK di tahun 2026 sangat menggembirakan, apalagi ada pemutihan dan denda pajak pada tahun yang lalu di tahun semalam 2025 kemarin.
Untuk tahun ini kita akan memberikan pelayanan yang maksimal mudah dan cepat kepada mayarakat baik untuk pengurusan BPKP, STNK, TNKB, maupun Surat ijin Mengemudi SIM,ungkap Kanit Regident.
“Kami mengharapkan dan menghimbau kepada masyarakat untuk selalu taat dalam pengurusan surat kendaraan bermotor apalagi saat berlalu lintas, selalu memperhatikan rambu – rambu atau marka jalan, selalu membawa surat surat kendaraan saat bepergian dan jangan minum – minuman keras saat mengemudi kendaraan serta mengunakan hlem untuk kesehatan.
Kita juga akan mengkaji capaian dan kendala apa saja yang kita hadapi saat pelaksanaan tugas, baik dilapangan maupun dalam pelayanan administrasi kepada masyarakat di tahun 2026 ini.
Untuk tahun ini kami pastikan pelayanan yang kami berikan kepada masyarakat khususnya dalam bidang pelayanan administrasi di Samsat serta Satpas SIM akan kami tingkatkan sebaik mungkin, Sebut kasat lantas Friska.
Salah seorang wajib pajak S. Sinaga (34) saat diminta tanggapan nya terkait pelayanan dalam pengurusan pajak kendaraan bermotor menyampaikan pelayanan yang di berikan sangat memuaskan dan sangat cepat bang, serta platnya pun siap langsung,biasanya sampai tiga bulan baru siap,ini siap langsung tidak menunggu lama Ucapnya.(*/Rudi)
Kasat Lantas IPTU Friska Susana SH melalui Kanit Regident IPTU Elon Sitinjak di Tahun 2026,Akan tingkatkan Pelayanan maksimal di Samsat dan Satpas SIM di wilayah hukum Polsek Pematang Siantar.
Dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam pengurusan surat kendaraan bermotor seperti BPKB, STNK, dan SIM Pasca Pemutihan dan denda Pajak tahun 2025, Kasat Lantas Polres Pematang Siantar IPTU Friska Susana melalui Kanit Regident IPTU Elon Sitinjak akan meningkatkan penerimaan pajak di tahun 2026 dengan memberikan pelayanan yang Prima dan maksimal kepada masyarakat,Ucapnya.
Saat di temui Awak media di kantor Samsat Jalan Sangnawaluh Siopat suhu kota pematang Siantar pada hari
Sabtu 10/01/2026 mengatakan bahwa, antusias masyarakat dalam pengurusan BPKB, STNK, TNBK di tahun 2026 sangat menggembirakan, apalagi ada pemutihan dan denda pajak pada tahun yang lalu di tahun semalam 2025 kemarin.
Untuk tahun ini kita akan memberikan pelayanan yang maksimal mudah dan cepat kepada mayarakat baik untuk pengurusan BPKP, STNK, TNKB, maupun Surat ijin Mengemudi SIM,ungkap Kanit Regident.
“Kami mengharapkan dan menghimbau kepada masyarakat untuk selalu taat dalam pengurusan surat kendaraan bermotor apalagi saat berlalu lintas, selalu memperhatikan rambu – rambu atau marka jalan, selalu membawa surat surat kendaraan saat bepergian dan jangan minum – minuman keras saat mengemudi kendaraan serta mengunakan hlem untuk kesehatan.
Kita juga akan mengkaji capaian dan kendala apa saja yang kita hadapi saat pelaksanaan tugas, baik dilapangan maupun dalam pelayanan administrasi kepada masyarakat di tahun 2026 ini.
Untuk tahun ini kami pastikan pelayanan yang kami berikan kepada masyarakat khususnya dalam bidang pelayanan administrasi di Samsat serta Satpas SIM akan kami tingkatkan sebaik mungkin, Sebut kasat lantas Friska.
Salah seorang wajib pajak S. Sinaga (34) saat diminta tanggapan nya terkait pelayanan dalam pengurusan pajak kendaraan bermotor menyampaikan pelayanan yang di berikan sangat memuaskan dan sangat cepat bang, serta platnya pun siap langsung,biasanya sampai tiga bulan baru siap,ini siap langsung tidak menunggu lama Ucapnya.(*/Rudi)
Satlantas Polres Simalungun Dalam Melayani Prima Pengurus BPKB, STNK Dan SIM
RMN, Simalungun – Giat Pelayanan Kepada Masyarakat di Tahun 2026, Kasat Lantas polres
Simalungun Akan Tingkatkan Penerimaan Pajak dengan Pelayanan Prima dalam pengurusan surat kendaraan bermotor Sabtu 10 Januari 2026 jalan Asahan km 6 kabupaten Simalungun.
Kasat Lantas Polres Simalungun di Tahun 2026 Akan tingkatkan Pelayanan maksimal di Samsat dan Satpas SIM di wilayah hukum Polsek Simalungun.
Dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam pengurusan surat kendaraan bermotor seperti BPKB, STNK, dan SIM Pasca Pemutihan dan denda Pajak tahun 2025, Kasat Lantas Polres Simalungun IPTU Devi Ringo – Ringo melalui Kanit Regident IPDA Haris Fadhilah SH akan meningkatkan penerimaan pajak di tahun 2026 dengan memberikan pelayanan yang Prima dan maksimal kepada masyarakat.
Saat di temui Awak media di kantor Samsat Jalan Asahan, Km 6 Pantoan maju, Siantar Simalungun, Kabupaten Simalungun, Kanit Regident IPDA Haris Fadhillah SH pada
pada hari
Sabtu 10/01/2025 mengatakan bahwa, antusias masyarakat dalam pengurusan BPKB, STNK, TNBK di tahun 2025 sangat menggembirakan, apalagi ada pemutihan dan denda pajak.
Untuk tahun ini kita akan memberikan pelayanan yang maksimal mudah dan cepat kepada mayarakat baik untuk pengurusan BPKP, STNK, TNKB, maupun Surat ijin Mengemudi SIM,ungkap Kanit Regident.
“Kami mengharapkan dan menghimbau kepada masyarakat untuk selalu taat dalam pengurusan surat kendaraan bermotor apalagi saat berlalu lintas, selalu memperhatikan rambu – rambu atau marka jalan, selalu membawa surat surat kendaraan saat bepergian dan jangan minum – minuman keras saat mengemudi kendaraan.”
Kita juga akan mengkaji capaian dan kendala apa saja yang kita hadapi saat pelaksanaan tugas, baik dilapangan maupun dalam pelayanan administrasi kepada masyarakat di tahun 2025 ini.
Untuk tahun ini kami pastikan pelayanan yang kami berikan kepada masyarakat khususnya dalam bidang pelayanan administrasi di Samsat serta Satpas SIM akan kami tingkatkan sebaik mungkin ujar Kanit Regident Ipda Haris Fadillah SH.
Salah seorang warga R. Sinaga (34) saat diminta tanggapan nya terkait pelayanan dalam pengurusan Satpas SIM menyampaikan pelayanan yang di berikan sangat memuaskan, ” aku tadi ngurus SIM bang , jam 10.00 Wib aku datang jam 11.30 wib dan sampai
selesai Sim A ku bang, cepat mudah meriah dan praktis bang katanya ke Awak media.(*/Rudi)
Simalungun Akan Tingkatkan Penerimaan Pajak dengan Pelayanan Prima dalam pengurusan surat kendaraan bermotor Sabtu 10 Januari 2026 jalan Asahan km 6 kabupaten Simalungun.
Kasat Lantas Polres Simalungun di Tahun 2026 Akan tingkatkan Pelayanan maksimal di Samsat dan Satpas SIM di wilayah hukum Polsek Simalungun.
Dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam pengurusan surat kendaraan bermotor seperti BPKB, STNK, dan SIM Pasca Pemutihan dan denda Pajak tahun 2025, Kasat Lantas Polres Simalungun IPTU Devi Ringo – Ringo melalui Kanit Regident IPDA Haris Fadhilah SH akan meningkatkan penerimaan pajak di tahun 2026 dengan memberikan pelayanan yang Prima dan maksimal kepada masyarakat.
Saat di temui Awak media di kantor Samsat Jalan Asahan, Km 6 Pantoan maju, Siantar Simalungun, Kabupaten Simalungun, Kanit Regident IPDA Haris Fadhillah SH pada
pada hari
Sabtu 10/01/2025 mengatakan bahwa, antusias masyarakat dalam pengurusan BPKB, STNK, TNBK di tahun 2025 sangat menggembirakan, apalagi ada pemutihan dan denda pajak.
Untuk tahun ini kita akan memberikan pelayanan yang maksimal mudah dan cepat kepada mayarakat baik untuk pengurusan BPKP, STNK, TNKB, maupun Surat ijin Mengemudi SIM,ungkap Kanit Regident.
“Kami mengharapkan dan menghimbau kepada masyarakat untuk selalu taat dalam pengurusan surat kendaraan bermotor apalagi saat berlalu lintas, selalu memperhatikan rambu – rambu atau marka jalan, selalu membawa surat surat kendaraan saat bepergian dan jangan minum – minuman keras saat mengemudi kendaraan.”
Kita juga akan mengkaji capaian dan kendala apa saja yang kita hadapi saat pelaksanaan tugas, baik dilapangan maupun dalam pelayanan administrasi kepada masyarakat di tahun 2025 ini.
Untuk tahun ini kami pastikan pelayanan yang kami berikan kepada masyarakat khususnya dalam bidang pelayanan administrasi di Samsat serta Satpas SIM akan kami tingkatkan sebaik mungkin ujar Kanit Regident Ipda Haris Fadillah SH.
Salah seorang warga R. Sinaga (34) saat diminta tanggapan nya terkait pelayanan dalam pengurusan Satpas SIM menyampaikan pelayanan yang di berikan sangat memuaskan, ” aku tadi ngurus SIM bang , jam 10.00 Wib aku datang jam 11.30 wib dan sampai
selesai Sim A ku bang, cepat mudah meriah dan praktis bang katanya ke Awak media.(*/Rudi)
Brimob Aceh Kebut Pembersihan Fasilitas Pendidikan Ditengah Berlangsunya Pelajaran
RMN, Aceh Utara – Ditengah berlangsungnya proses belajar. Hari ini, Ops Aman Nusa II Brimob Aceh percepat pembersihkan fasilitas pendidikan terdampak banjir di SD Negeri 10 Kec. Baktiya Barat Kab. Aceh Utara. Jumat 09/01/2025
Hujan tak jadi rintangan, Cuaca yang mulai tidak bersahabat kembali turun di wilayah Aceh dan sekitarnya. Brimob Polri pantang mundur dan secara terus menerus melakukan pemulihan fasilitas pendidikan yang berada di wilayah Kab. Aceh Utara.
Kepala Sekolah SD Negeri 10 Baktiya Barat Ibu Badriah, S.Pd. Sd., Sudah putus asa karena sekolahnya sudah tidak sanggup mereka bersihkan, Namun Pasukan Brimob Aceh hadir untuk membantu membersihkan lingkungan sekolah beri harapan baru bagi para dewan guru dan para murid.
Danki Gas Ops Aman Nusa II AKP Muzakkir menyampaikan,”Kami dari Polri khususnya Brimob daerah akan terus melakukan pembersihan hingga pulih fasilitas pendidikan yang ada di wilayah Kab. Aceh Utara dengan di bantu pasukan BKO dari Brimob Nusantara yang di tempatkan di wilayah-wilayah terdampak banjir di Provinsi Aceh.”
“Semoga kegiatan ini cepat selesai dimana aktifitas belajar sudah mulai berlangsung, saya juga bangga dengan kerja keras dan semangat para personel di lapangan untuk memulihkan akses belajar bagi penerus anak bangsa. Tetap semangat dan selalu di berikan kesehatan.” Pungkas Danki.(*/Red)
Hujan tak jadi rintangan, Cuaca yang mulai tidak bersahabat kembali turun di wilayah Aceh dan sekitarnya. Brimob Polri pantang mundur dan secara terus menerus melakukan pemulihan fasilitas pendidikan yang berada di wilayah Kab. Aceh Utara.
Kepala Sekolah SD Negeri 10 Baktiya Barat Ibu Badriah, S.Pd. Sd., Sudah putus asa karena sekolahnya sudah tidak sanggup mereka bersihkan, Namun Pasukan Brimob Aceh hadir untuk membantu membersihkan lingkungan sekolah beri harapan baru bagi para dewan guru dan para murid.
Danki Gas Ops Aman Nusa II AKP Muzakkir menyampaikan,”Kami dari Polri khususnya Brimob daerah akan terus melakukan pembersihan hingga pulih fasilitas pendidikan yang ada di wilayah Kab. Aceh Utara dengan di bantu pasukan BKO dari Brimob Nusantara yang di tempatkan di wilayah-wilayah terdampak banjir di Provinsi Aceh.”
“Semoga kegiatan ini cepat selesai dimana aktifitas belajar sudah mulai berlangsung, saya juga bangga dengan kerja keras dan semangat para personel di lapangan untuk memulihkan akses belajar bagi penerus anak bangsa. Tetap semangat dan selalu di berikan kesehatan.” Pungkas Danki.(*/Red)
Tim Gabungan Jatanras Polda Sumut Dan Polres Pelabuhan Belawan Tangkap Tiga Pelaku Tawuran
RMN, Belawan – Tim gabungan Polres Pelabuhan Belawan bersama Tim Jatanras Polda Sumatera Utara berhasil mengungkap dan menangkap tiga orang pelaku aksi tawuran yang terjadi pada Senin, 5 Januari 2026 sore, dan mengakibatkan seorang anak berusia lima tahun terkena tembakan senapan angin.
Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan AKP Agus Purnomo, SH., MH., menerangkan bahwa ketiga tersangka yang berhasil diamankan masing-masing berinisial Rafli (21), Iqbal (20), dan Aditya (18), yang seluruhnya merupakan warga Kelurahan Belawan Bahari.
“Penangkapan terhadap ketiga pelaku dilakukan dalam dua tahap operasi penangkapan yang dimulai pada tanggal 6 Januari 2026 sekira pukul 02.30 WIB,” jelas AKP Agus Purnomo.
Lebih lanjut diterangkan, pada operasi penangkapan pertama, tim gabungan berhasil mengamankan TSK Rafli dan TSK Aditya di lokasi yang sama. Selanjutnya, pada operasi penangkapan kedua, TSK Iqbal berhasil ditangkap di rumah yang berada di sebelah lokasi penangkapan sebelumnya dan juga berhasil diamankan 4 buah sajam berbentuk celurit.
Kasat Reskrim menambahkan, dari hasil pemeriksaan awal, ketiga tersangka mengakui keterlibatan mereka dalam aksi tawuran tersebut.
“TSK Rafli mengaku membawa senapan angin serta mengumpulkan para pelaku lainnya untuk melakukan tawuran. Sementara TSK Iqbal mengaku ikut dalam aksi tawuran dan menyediakan senjata tajam bagi pelaku lainnya. Sedangkan TSK Aditya mengaku ikut dalam aksi tawuran karena dilatarbelakangi rasa dendam,” ungkapnya.
Saat ini, ketiga tersangka masih menjalani proses pemeriksaan secara intensif di Polres Pelabuhan Belawan. Sementara itu, Tim Gabungan Polres Pelabuhan Belawan dan Jatanras Polda Sumut masih terus melakukan pengembangan dan memburu pelaku lainnya yang terlibat dalam aksi tawuran tersebut.(*/S.Simanjuntak)
Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan AKP Agus Purnomo, SH., MH., menerangkan bahwa ketiga tersangka yang berhasil diamankan masing-masing berinisial Rafli (21), Iqbal (20), dan Aditya (18), yang seluruhnya merupakan warga Kelurahan Belawan Bahari.
“Penangkapan terhadap ketiga pelaku dilakukan dalam dua tahap operasi penangkapan yang dimulai pada tanggal 6 Januari 2026 sekira pukul 02.30 WIB,” jelas AKP Agus Purnomo.
Lebih lanjut diterangkan, pada operasi penangkapan pertama, tim gabungan berhasil mengamankan TSK Rafli dan TSK Aditya di lokasi yang sama. Selanjutnya, pada operasi penangkapan kedua, TSK Iqbal berhasil ditangkap di rumah yang berada di sebelah lokasi penangkapan sebelumnya dan juga berhasil diamankan 4 buah sajam berbentuk celurit.
Kasat Reskrim menambahkan, dari hasil pemeriksaan awal, ketiga tersangka mengakui keterlibatan mereka dalam aksi tawuran tersebut.
“TSK Rafli mengaku membawa senapan angin serta mengumpulkan para pelaku lainnya untuk melakukan tawuran. Sementara TSK Iqbal mengaku ikut dalam aksi tawuran dan menyediakan senjata tajam bagi pelaku lainnya. Sedangkan TSK Aditya mengaku ikut dalam aksi tawuran karena dilatarbelakangi rasa dendam,” ungkapnya.
Saat ini, ketiga tersangka masih menjalani proses pemeriksaan secara intensif di Polres Pelabuhan Belawan. Sementara itu, Tim Gabungan Polres Pelabuhan Belawan dan Jatanras Polda Sumut masih terus melakukan pengembangan dan memburu pelaku lainnya yang terlibat dalam aksi tawuran tersebut.(*/S.Simanjuntak)
Brigjen Sonny Irawan Resmi Jabat Wakapolda Sumut, Kapolda Pimpin Sertijab
RMN, Medan – Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto, S.I.K., M.H., memimpin langsung Upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Wakapolda Sumut yang digelar di Aula Tribrata Lantai I Mapolda Sumut, Kamis (8/1/2026) pagi.
Dalam upacara tersebut, jabatan Wakapolda Sumut secara resmi diserahterimakan dari Brigjen Pol Rony Samtana, S.I.K., M.T.C.P. kepada Brigjen Pol Sonny Irawan, S.I.K., M.H.
Pergantian ini merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri dalam rangka pembinaan karier serta penguatan manajerial di lingkungan Polda Sumatera Utara.
Brigjen Pol Rony Samtana selanjutnya dipercaya mengemban amanah baru sebagai Wakapolda Sumatera Selatan, sementara Brigjen Pol Sonny Irawan yang sebelumnya menjabat Kasespimma Sespim Lemdiklat Polri, kini resmi menjabat sebagai Wakapolda Sumut.
Kapolda Sumut Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto menegaskan bahwa serah terima jabatan merupakan bagian dari sistem pembinaan sumber daya manusia Polri yang berkelanjutan.
“Serah terima jabatan ini merupakan proses alamiah dalam organisasi Polri sebagai upaya penyegaran, penguatan kepemimpinan, serta peningkatan kinerja institusi agar mampu menjawab tantangan tugas yang semakin kompleks,” ujar Kapolda Sumut.
Kapolda juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan atas dedikasi Brigjen Pol Rony Samtana selama menjabat Wakapolda Sumut, serta berharap Brigjen Pol Sonny Irawan dapat segera beradaptasi dan melanjutkan program yang telah berjalan.
“Saya mengucapkan terima kasih atas pengabdian dan loyalitas Brigjen Pol Rony Samtana selama bertugas di Polda Sumut. Kepada Brigjen Pol Sonny Irawan, saya harapkan dapat segera menyesuaikan diri, memperkuat soliditas internal, serta mendukung penuh kebijakan pimpinan demi terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat di Sumatera Utara,” tegasnya.
Dengan pergantian kepemimpinan ini, Polda Sumut diharapkan semakin solid, profesional, dan responsif dalam menjalankan tugas pokok kepolisian.(*/S.Simanjuntak)
Dalam upacara tersebut, jabatan Wakapolda Sumut secara resmi diserahterimakan dari Brigjen Pol Rony Samtana, S.I.K., M.T.C.P. kepada Brigjen Pol Sonny Irawan, S.I.K., M.H.
Pergantian ini merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri dalam rangka pembinaan karier serta penguatan manajerial di lingkungan Polda Sumatera Utara.
Brigjen Pol Rony Samtana selanjutnya dipercaya mengemban amanah baru sebagai Wakapolda Sumatera Selatan, sementara Brigjen Pol Sonny Irawan yang sebelumnya menjabat Kasespimma Sespim Lemdiklat Polri, kini resmi menjabat sebagai Wakapolda Sumut.
Kapolda Sumut Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto menegaskan bahwa serah terima jabatan merupakan bagian dari sistem pembinaan sumber daya manusia Polri yang berkelanjutan.
“Serah terima jabatan ini merupakan proses alamiah dalam organisasi Polri sebagai upaya penyegaran, penguatan kepemimpinan, serta peningkatan kinerja institusi agar mampu menjawab tantangan tugas yang semakin kompleks,” ujar Kapolda Sumut.
Kapolda juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan atas dedikasi Brigjen Pol Rony Samtana selama menjabat Wakapolda Sumut, serta berharap Brigjen Pol Sonny Irawan dapat segera beradaptasi dan melanjutkan program yang telah berjalan.
“Saya mengucapkan terima kasih atas pengabdian dan loyalitas Brigjen Pol Rony Samtana selama bertugas di Polda Sumut. Kepada Brigjen Pol Sonny Irawan, saya harapkan dapat segera menyesuaikan diri, memperkuat soliditas internal, serta mendukung penuh kebijakan pimpinan demi terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat di Sumatera Utara,” tegasnya.
Dengan pergantian kepemimpinan ini, Polda Sumut diharapkan semakin solid, profesional, dan responsif dalam menjalankan tugas pokok kepolisian.(*/S.Simanjuntak)
Kapolda Sumut Pimpin Sertijab Dan Pengukuhan PJU Serta Kapolres Jajaran
RMN, Medan – Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto, S.I.K., M.H., memimpin langsung rangkaian serah terima jabatan (sertijab) dan pengukuhan Pejabat Utama (PJU) serta Kapolres jajaran Polda Sumut yang digelar di Aula Tribrata Lantai I Mapolda Sumut, Kamis (8/1/2026).
Rangkaian mutasi, rotasi, dan promosi jabatan ini tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2871A, ST/2871B, ST/2871C, dan ST/2871D/XII/KEP./2025, dengan total 42 personel Polri yang terlibat. Tercatat 16 personel masuk Polda Sumut, 15 personel keluar, 9 personel mengalami rotasi jabatan di lingkungan Polda Sumut, serta 2 personel dikukuhkan dalam jabatannya.
Pergantian jabatan meliputi sejumlah posisi strategis, mulai dari Pejabat Utama Polda Sumut seperti Karo SDM, Karo Ops, Dir Samapta, Dirreskrimsus, Dirpolairud, Kabid TIK, Kabid Propam, hingga para Kapolres di berbagai wilayah hukum jajaran Polda Sumut.
Dalam amanatnya, Kapolda Sumut menekankan bahwa mutasi jabatan merupakan langkah strategis untuk memperkuat organisasi dan meningkatkan kualitas pelayanan Polri kepada masyarakat.
“Mutasi dan rotasi jabatan ini merupakan bagian dari pembinaan karier serta upaya meningkatkan profesionalisme, integritas, dan kinerja personel Polri, khususnya di lingkungan Polda Sumatera Utara,” ujar Irjen Pol Whisnu Hermawan.
Kapolda Sumut juga mengingatkan para pejabat yang baru dilantik dan dikukuhkan agar segera beradaptasi dengan lingkungan tugas masing-masing serta menjaga kepercayaan publik.
“Saya berharap seluruh pejabat yang baru dilantik dapat melanjutkan program yang telah berjalan, menghadirkan inovasi, serta meningkatkan sinergi dengan seluruh elemen masyarakat demi terpeliharanya situasi kamtibmas yang kondusif di Sumatera Utara,” tegasnya.
Melalui sertijab dan pengukuhan ini, Polda Sumut menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat soliditas internal, meningkatkan pelayanan publik, serta menjaga stabilitas keamanan di wilayah Sumatera Utara.(*/S.Simanjuntak)
Rangkaian mutasi, rotasi, dan promosi jabatan ini tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2871A, ST/2871B, ST/2871C, dan ST/2871D/XII/KEP./2025, dengan total 42 personel Polri yang terlibat. Tercatat 16 personel masuk Polda Sumut, 15 personel keluar, 9 personel mengalami rotasi jabatan di lingkungan Polda Sumut, serta 2 personel dikukuhkan dalam jabatannya.
Pergantian jabatan meliputi sejumlah posisi strategis, mulai dari Pejabat Utama Polda Sumut seperti Karo SDM, Karo Ops, Dir Samapta, Dirreskrimsus, Dirpolairud, Kabid TIK, Kabid Propam, hingga para Kapolres di berbagai wilayah hukum jajaran Polda Sumut.
Dalam amanatnya, Kapolda Sumut menekankan bahwa mutasi jabatan merupakan langkah strategis untuk memperkuat organisasi dan meningkatkan kualitas pelayanan Polri kepada masyarakat.
“Mutasi dan rotasi jabatan ini merupakan bagian dari pembinaan karier serta upaya meningkatkan profesionalisme, integritas, dan kinerja personel Polri, khususnya di lingkungan Polda Sumatera Utara,” ujar Irjen Pol Whisnu Hermawan.
Kapolda Sumut juga mengingatkan para pejabat yang baru dilantik dan dikukuhkan agar segera beradaptasi dengan lingkungan tugas masing-masing serta menjaga kepercayaan publik.
“Saya berharap seluruh pejabat yang baru dilantik dapat melanjutkan program yang telah berjalan, menghadirkan inovasi, serta meningkatkan sinergi dengan seluruh elemen masyarakat demi terpeliharanya situasi kamtibmas yang kondusif di Sumatera Utara,” tegasnya.
Melalui sertijab dan pengukuhan ini, Polda Sumut menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat soliditas internal, meningkatkan pelayanan publik, serta menjaga stabilitas keamanan di wilayah Sumatera Utara.(*/S.Simanjuntak)