Hadir dalam acara mimbar bebas tersebut, Pembina Forum Kader Senior PDIP Sumut Japorman Saragih, Ketua PDIP Sumut Rapidin Simbolon, Sekretaris PDIP Sumut Soetarto, mantan Walikota Medan Akhyar Nasution dan kader serta simpatisan PDI Perjuangan Sumut.
Menurut Budiman, mimbar bebas merupakan pernyataan sikap atas rusaknya demokrasi di tanah air. Utamanya melakukan kriminalisasi politisasi terhadap PDI Perjuangan.
“Kita sangat heran, kenapa mesti ada terjadi kriminalisasi politisasi yang dialami PDI Perjuangan. Saya katakan PDI Perjuangan karena Hasto Kristianto itu merupakan simbol daripada partai,” ungkapnya.
Dan yang lebih sangat mengherankan yakni, kenapa mesti di perayaan natal diumumkan Hasto itu sebagai tersangka. Padahal sprindiknya tanggal 27 Desember.
“Hasto dijadikan tersangka pada saat dia mempersiapkan diri untuk merayakan perayaan Natal beliau sebagai umat Katolik,” imbuhnya.
Karenanya, Forum Senior PDI Perjuangan Sumut sangat mendukung tentang penegakan supremasi hukum. Tetapi, katanya, penegakan supremasi hukumnya seperti apa.
Sementara, PDI Perjuangan sendiri melihat dan menyarankan kepada PDI Perjuangan kasus-kasus yang terjadi di Sumatera Utara menyangkut lampu pocong, ada pembiaran yang dilakukan oleh KPK.
“Saya kira kalau kita berbicara urgensi ini lebih urgen daripada Hasto. Kalau saya melihat ini bukan korupsi. Kalau saya berpikir jernih ini adalah pemerasan yang dilakukan pejabat KPU. Kita tahu benar bahwa dia bukan pejabat negara dan yang kita tahu tidak ada kerugian negara. Ya tidak ada kerugian negara atau memperkaya orang lain. Kami berpendapat bahwa ini adalah murni politisasi, murni kriminalisasi yang dimana sebelumnya sudah ada desas-desus ya kan,” paparnya.
Rapidin mengatakan PDi Perjuangan tidak ada menjelek menjelek pemerintah presiden Prabowo Subianto, PDI Perjuangan mau minta pemerintahan harus transparan di dalam menyatakan sikap di politik dan tidak tebang pilih untuk menyelesaikan semua persoalan negara Indonesia.
