RMN, Jakarta – Puluhan mahasiswa dari berbagai Universitas di Jakarta yang tergabung dalam Persaudaraan Pemuda Perantau Sumut melakukan aksi unjukrasa di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi menuntut pengusutan kasus dugaan pungutan liar (pungli) di Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara, Selasa (3/1/26).
Dalam aksinya, mereka menuding adanya praktik pungli sebesar Rp15 juta per desa yang membebani 303 desa di wilayah tersebut. Kordinator aksi, Ryan juga menyoroti dugaan keterlibatan oknum Kejaksaan Negeri Padang Lawas dan Ketua APDESI Padang Lawas dalam kasus ini. Mereka menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.
“Ratusan Desa yang terdampak atas dugaan praktik pengutipan uang tersebut kini semakin menjelma menjadi kejahatan terstruktur yang merampok uang rakyat secara massal dan terang-terangan. Jika dugaan ini benar, maka dana desa yang seharusnya kembali ke rakyat justru dialihkan untuk kepentingan segelintir para oknum-oknum tikus-tikus berdasi,” ujar Kordinator aksi, Ryan di Jakarta.
Ryan menambahkan, ketika rakyat Desa masih berjuang memperbaiki infrastruktur jalan, irigasi dan pelayanan dasar, justru muncul tangan-tangan kotor yang merampas hak mereka secara sistematis. “Ini bukan sekadar angka, ini adalah luka kolektif yang dirasakan oleh ratusan desa dan ribuan warga yang dikhianati oleh kekuasaan khususnya di Kabupaten Padang Lawas,” tambahnya.
Dalam aksi tersebut, Ryan menyampaikan beberapa tuntutan antara lain, periksa dan tangkap Ketua APDESI Padang Lawas atas dugaan pungli Rp15 juta per desa, tangkap Bupati Padang Lawas dan Kadis PMD yang diduga kuat menerima fee dan meminta KPK-RI dan Kejaksaan Agung RI Periksa Kejari Padang Lawas terkait dugaan pungli 303 desa.
Ryan menilai, aksi demonstrasi ini merupakan bentuk protes atas penyelenggaraan Bimbingan Teknis (Bimtek) aparatur desa se Kabupaten Padang Lawas yang dinilai sarat kejanggalan dan dugaan korupsi.(*/Red)