Ia menilai wacana itu tidak menunjukkan dukungan terhadap visi “Kolaborasi Sumut Berkah” yang diusung Gubernur Sumatera Utara tersebut dan perlu menjadi perhatian serius DPRD Sumut dalam menyikapi dan mengingatkan yang bersangkutan.
“Langkah mendorong pembentukan provinsi baru tidak sejalan dengan semangat kolaborasi pembangunan yang saat ini tengah diserukan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di bawah kepemimpinan Gubernur Bobby Nasution,” ucap Andy pada Kamis (16/04) di Medan.
Mereka menilai, sebagai kepala daerah di bawah pemerintahan provinsi, Baharuddin Siagian seharusnya menjaga etika dan loyalitas dalam tata kelola pemerintahan serta tidak sejalan dengan kondisi daerah saat ini serta berpotensi menimbulkan polemik baru di tengah masyarakat.
Agenda yang berlangsung pada Senin (13/04) di Aula Kantor Bupati Batubara dilakukan secara terbuka akan membahas pembentukan provinsi baru bernama Sumatera Pantai Timur dan langkah tersebut berpotensi memicu polemik bahkan perpecahan di wilayah Sumatera Utara, di tengah kepemimpinan Bobby Nasution yang masih berjalan.
Ia juga menyinggung kehadiran Ahmad Doli Kurnia Tanjung dalam agenda tersebut, namun menilai posisi Bahar sebagai Ketua Dewan Pembina KPP tetap berpotensi kontraproduktif dengan jabatannya sebagai kepala daerah.
“Kami merasa ada udang dibalik batu dalam inisiasi wacana ini, apa ada kepentingan antara Baharuddin Siagian dan Ahmad Doli Kurnia Tanjung yang ingin menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur disana. Bagi kami justru hal ini menciptakan kondisi daerah yang tidak kondusif sehingga mengganggu fokus program nasional di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto,” ujarnya.
Pihaknya meminta Bobby Nasution untuk mengambil sikap tegas, termasuk memberikan teguran terhadap Baharuddin Siagian atas kegiatan tersebut, dan mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya generasi muda, untuk tetap menjaga kondusivitas serta mengedepankan persatuan dalam menyikapi isu-isu strategis daerah.
“Kita himbau agar semua pihak tetap mengedepankan kesatuan dan persatuan. Tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang belum tentu memberikan dampak positif bagi masyarakat Sumatera Utara khususnya,” pungkasnya mengakhiri.(*/A.Halim)