Surat klarifikasi tersebut, menurut Aldi Satrio, memuat permintaan penjelasan terkait status aset milik Pemerintah Kabupaten Langkat. Para aktivis mempertanyakan kejelasan pengelolaan, pendataan, dan pemanfaatan sejumlah aset daerah yang dinilai belum transparan kepada publik.
“Sikap diam yang ditunjukkan Kepala BPKAD Langkat terhadap surat klarifikasi ini menimbulkan tanda tanya besar. Padahal, isu aset daerah menyangkut kepentingan publik dan wajib dijelaskan secara terbuka,” tegas Aldi Satrio di Medan, Kamis (9/4/2026).
Aldi menilai, sebagai pejabat yang bertanggung jawab langsung atas pengelolaan keuangan dan aset daerah, Kepala BPKAD seharusnya responsif terhadap permintaan klarifikasi dari masyarakat, apalagi jika hal itu berkaitan dengan akuntabilitas penggunaan barang milik daerah.
PW HIMMAH SUMUT mendesak agar BPKAD Langkat segera memberikan keterangan resmi dan membuka data terkait status aset yang dipertanyakan. Menurut Aldi, keterbukaan informasi merupakan bentuk penghormatan terhadap hak publik untuk tahu serta upaya mencegah potensi penyimpangan.
“Jangan sampai kebungkaman ini justru memunculkan spekulasi negatif di tengah masyarakat. Kami minta BPKAD Langkat tidak menutup diri dan segera menjawab surat yang telah dilayangkan aktivis,” tutup Aldi Satrio.
Hingga berita ini ditulis, belum ada pernyataan resmi dari pihak BPKAD Kabupaten Langkat terkait surat klarifikasi yang dimaksud.(*/A.Halim)